Heboh Utak-atik Nomor Polisi Mobil Dinas di Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti, Dirlantas Polda Riau Bereaksi Keras
Kendaraan dinas Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti yang telah berubah nomor polisinya. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Sengkarut penggunaan mobil dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti makin rumit. Belum selesai perseteruan antara Ketua DPRD Fauzi dengan Sekretaris DPRD Khardafi terkait fasilitas mobil dinas pejabat, kini masalah baru muncul lagi.
Informasi yang diperoleh, kendaraan dinas yang sempat disandera oleh Ketua DPRD Fauzi tersebut telah diganti nomor polisinya. Jenis mobil tersebut yakni Toyota Innova Zenix. Plat nomor polisi yang sebenarnya yakni BM 1142 X berwarna hitam. Namun saat ini diduga telah berubah menjadi BM 1142 XA.
BERITA TERKAIT: Tidak Difasilitasi Kendaraan Dinas, Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan Diisukan Sandera Mobil Dinas Sekretaris DPRD
Setelah dicek di data Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), plat nomor BM 1142 XA terdaftar atas nama Rokhaizal dengan jenis mobil Toyota Avanza.
Saat dikonfirmasi tentang perubahan nomor polisi mobil tersebut, Khardafi meminta wartawan mempertanyakan hal itu ke Bagian Umum Setda Kepulauan Meranti.
"Untuk informasi yang lebih valid, coba hubungi Bagian Umum Setda yang bertanggung jawab atas pengadaannya. Saya hanya meminjam kendaraan dari mereka. Terima kasih," kata Khardafi.
Sementara itu, Tarmizi, Kepala Bagian Umum Setda, menyatakan bahwa Khardafilah yang mengubah nomor polisi kendaraan dinas tersebut.
"Kenapa pula tanya ke Bagian Umum lagi? Mobil itu sudah kita serahkan dengan nomor BM 1142 X pakai plat merah. Diserahkan pada bulan Februari," kata Tarmizi.
"Kalau sekarang berubah jadi BM 1142 XA dan berubah warna, berarti dia (Khardafi) yang merubahnya, salah dia lah," ujar Tarmizi.
Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat saat dikonfirmasi menegaskan, tindakan mengganti plat nomor yang tidak sesuai ketentuan merupaka pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana.
"Tentunya itu tidak boleh dan melanggar aturan," ujar Kombes Taufiq.
Taufiq menjelaskan, perubahan nomor polisi tersebut akan menjadi atensi pihaknya. Pihak-pihak yang terlibat dan motif di balik perubahan plat dan pemalsuan TNKB pada mobil dinas tersebut akan ditindaklanjuti.
"Nanti saya hubungi Kasat Lantas Polres Kepulauan Meranti untuk menyelidiki ini," tutur Kombes Taufiq.
Pejabat Harusnya Malu
Menanggapi fenomena itu, Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti (IPM2KM) Pekanbaru, Firman Syahputra, mengkritik keras perilaku pejabat tersebut.
Firman menyoroti fenomena penggunaan fasilitas negara yang tidak sesuai prosedur oleh oknum pejabat di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai tindakan yang sangat memprihatinkan. Menurutnya, perilaku memalukan ini tidak pantas dipertontonkan di hadapan masyarakat yang tengah berjuang keras menyambung hidup.
"Masyarakat sedang susah-susahnya, para pejabat malah berebut fasilitas negara, seharusnya mereka malu," ungkap Firman dengan nada kesal, Jumat (26/7/2024).
Firman mengaitkan masalah ini dengan kondisi pendidikan yang sangat miris di Kepulauan Meranti. Beberapa pelajar yang bahkan harus putus sekolah.
"Sedih saya melihat kawan-kawan berjuang ke sana ke mari mencari bantuan pendidikan. Seharusnya dorongan itu hadir dari pemerintah daerah dan pihak legislatif," ujarnya.
Lebih lanjut, Firman menekankan bahwa para pejabat seharusnya lebih sibuk turun ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat.
"Jangan hanya sibuk mengurus hidup sendiri, memperkaya diri. Coba lihat ke bawah, masyarakat mempertaruhkan nyawa untuk menyambung hidup. Saya melihat kondisi ini betul-betul memalukan. Di tengah masyarakat miskin ekonomi, pejabat miskin moral," tambahnya. (R-01)
