Desakan Terus Bergulir! DPA Lembaga Adat Melayu Riau Minta PT PHR Segera Pindah Kantor ke Riau, Ini Alasan Pokoknya
Blok Rokan yang dikelola PT Pertamina Hulu Rokan sejak 9 Agustus 2021 lalu diklaim sebagai ladang penghasil minyak terbesar di Indonesia. Ironisnya, kantor PT PHR justru berada di Jakarta. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Dewan Pimpinan Agung (DPA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menyoroti keberadaan kantor PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang selama tiga tahun hingga saat ini ditempatkan berada di Jakarta. LAMR meminta agar PT PHR segera berkantor dan memusatkan aktivitas kendali bisnisnya di Provinsi Riau.
Ketua Umum DPA LAMR Riau, Tan Seri Syahril Abubakar mengutarakan alasan dan pertimbangan pokok PT PHR harus segera berkantor di Provinsi Riau. Faktor yang paling pokok yakni agar aktivitas PT PHR yang merupakan pengelola Blok Rokan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan terhadap daerah Riau.
BERITA TERKAIT: Menggugat Nyali Elit Daerah Mendesak PT Pertamina Hulu Rokan Segera Berkantor di Riau
Syahril menegaskan, wilayah kerja PT PHR yang terbesar dan utama berada di Provinsi Riau, yakni Blok Rokan. Ladang minyak ini bahkan diklaim telah menyumbang kontribusi terbesar untuk negara Indonesia, mencapai angka setara 24 persen dari produksi minyak nasional. Produksi minyak Blok Rokan diklaim menembus 162 ribu barel per hari (bph).
"Fakta yang tak bisa dibantah bahwa wilayah operasional PT PHR yang terbesar dan utama itu berada di Riau. Sehingga sangat patut dan urgen PT PHR berkantor di Riau," tegas Syahril Abubakar kepada SabangMerauke News, Rabu (10/7/2024).
Menurut Syahril, kontribusi Blok Rokan yang sangat besar sebagai penghasil minyak nasional dengan nilai ekonomi yang strategis, maka Provinsi Riau sangat layak menjadi pusat kantor utama (main office) PT PHR.
BERITA TERKAIT: Pak Jokowi, Kapan PT Pertamina Hulu Rokan Pindah Kantor ke Riau, Apakah Nunggu Minyak Blok Rokan Habis Dulu?
"Main office PT PHR sangat layak berada di Riau," tegasnya.
Ia menjelaskan, jika PT PHR memindahkan kantor pusat utamanya di Riau, maka dipastikan akan bisa menambah pendapatan daerah. Soalnya, industri migas dengan segala aktivitas penunjangnya akan membuka lapangan kerja, peningkatan belanja serta memperbesar potensi pajak yang bisa diterima daerah.
"Dampak keberadaan kantor utama PT PHR jika dipusatkan di Riau maka akan meningkatkan pendapatan daerah. Ini juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, karena segala aktivitas bisnis, baik aktivitas pokok maupun penunjang akan memperbesar perputaran uang di Provinsi Riau," tegas Syahril.
Syahril juga meminta agar masalah ini bisa menjadi perhatian dari Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua DPR Puan Maharani. Sebab desakan pemindahan kantor PT PHR ke Riau merupakan suara hati arus bawah dan segenap lapisan masyarakat Riau.
"Terkhusus kepada Tuan Datuk Seri Setia Amanah Negara Presiden Joko Widodo agar memberikan atensi atas hal ini," kata Syahril.
Syahril Abubakar merupakan salah satu tokoh daerah Riau yang turut berperan dalam mendorong pengambilalihan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) pada tahun 2018 silam. Kala itu, Syahril menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Harian (DPH) LAM Riau periode 2017-2022.
LAM Riau pada periode itu memberikan gelar kehormatan adat kepada Presiden Jokowi, yakni gelar Datuk Seri Setia Amanah Negara pada 15 Desember 2018 silam, bertepatan dengan ujung masa jabatan periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi.
Pengambilalihan Blok Rokan dari PT CPI yang kemudian diserahkan kepada PT Pertamina (Persero)melalui cucu perusahaannya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), merupakan salah satu 'dagangan' kampanye Presiden Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Adapun jargon yang digelorakan saat itu yakni 'Blok Rokan Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi'.
Serikat Buruh Migas Desak Kantor PHR Pindah ke Riau
Gelombang desakan meminta PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) segera memindahkan kantor dari Jakarta ke Riau terus bermunculan. Kali ini, suara kritis datang dari kalangan serikat buruh minyak bumi dan gas (Migas).
Ketua Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE-KSBSI) Kabupaten Siak, Swandi Hutasoit SH menyatakan, pemindahan kantor PT PHR dari Jakarta ke Riau merupakan agenda mendesak yang tak bisa ditawar-tawar lagi.
"Kami di serikat buruh sangat merasakan betapa panjangnya hierarki komunikasi dalam penyelesaian masalah perburuhan sektor migas di PT PHR. Ini salah satunya disebabkan keberadaan kantor PHR di Jakarta, bukan di Riau," tegas Swandi Hutasoit kepada SabangMerauke News, Selasa (9/7/2024) siang.
Menurut Swandi, ada banyak persoalan perburuhan yang terjadi di Blok Rokan, khususnya yang menimpa buruh kontrak migas. Masalah-masalah tersebut telah dilaporkan FPE-KSBSI ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, namun tanpa penyelesaian yang konkret dan memadai.
"Bahkan manajemen PT PHR tidak datang saat dipanggil oleh Disnaker Riau. Alasannya, urusan buruh kontrak migas bukan menjadi bagian tanggung jawab PHR, tapi tanggung jawab perusahaan mitra (sub kontraktor) PHR," kata Swandi.
Ia menjelaskan, kehidupan buruh kontrak migas di era PT PHR mengelola Blok Rokan sejak tiga tahun lalu sangat miris. Perlindungan terhadap pekerja sangat lemah, otoritas yang berwenang di sektor ketenagakerjaan tak bertaji.
"Masalah ketenagakerjaan di Blok Rokan bisa cepat dituntaskan jika PHR berkantor di Riau, bukan di Jakarta seperti saat ini. Lagipula tidak ada alasan yang rasional sehingga PHR harus berkantor di Jakarta. Di Riau, banyak fasilitas yang sangat representatif dan layak," kata Swandi.
Menurut Swandi, jika PT PHR yang memiliki basis operasional di Riau namun memilih berkantor di Jakarta, maka akan membuat perusahaan mitra kerjanya mengikuti sikap yang sama dengan PHR. Padahal, kehadiran perusahaan mitra kerja PHR ke Blok Rokan akan membawa efek pada penyerapan tenaga kerja dan penerimaan daerah dalam bentuk pajak.
"Sikap PHR yang berkantor di Jakarta akan membuat perusahaan-perusahaan mitra kerja (subkontraktornya) mengikuti pola yang sama. Ini juga berpotensi menyebabkan penyelesaian masalah hubungan industrial berjalan lamban," kata Swandi.
Swandi juga menyebut terjadinya kelesuhan ekonomi di tengah masyarakat Riau, khususnya di wilayah operasional PHR saat ini.
"Lihat saja sekarang bagaimana kondisi Kota Duri, sepi dan lengang. Kehidupan ekonomi lesuh," tegas Swandi.
Pemuda Melayu Riau Minta Perhatian Jokowi
Sebelumnya, organisasi Pemuda Melayu Riau Indonesia (PMRI) mendesak agar PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) segera memindahkan kantornya dari Jakarta ke Provinsi Riau. PMRI juga meminta Presiden Jokowi mengingatkan secara keras PT Pertamina (Persero) untuk peduli dengan kondisi ekonomi masyarakat di Bumi Lancang Kuning.
"Jangan hanya ingin mengambil kekayaan sumber daya alam Riau saja. Karena itu adalah perbuatan yang sangat maruk dan tak berpendidikan," kata Ketua PMRI, Khoirul Basar kepada SabangMerauke News, Selasa (9/7/2024).
Pernyataan dan sikap PMRI tersebut merespon pemberitaan media ini yang mempertanyakan alasan PHR memilih berkantor di Jakarta yang dalam beberapa bulan ke depan tak lagi menjadi ibu kota negara.
Khoirul yang merupakan mantan Presiden Mahasiswa Universitas Riau ini menegaskan, setelah 3 tahun lamanya PT PHR mengelola Blok Rokan, namun tak memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah. Yang terjadi justru sebaliknya, keberadaan PHR hanya menguntungkan segelintir elit-elit kekuasaan dan elit ekonomi.
"Ekonomi Riau tidak tumbuh, justru sebaliknya lesuh. Kehadiran PHR tidak memberikan multiplier effect terhadap ekonomi daerah. Salah satunya dampak dari keberadaan kantor PHR di Jakarta. Padahal, wilayah operasional PHR yang terbesar ada di Blok Rokan Provinsi Riau. Tidak ada alasan yang bisa diterima dengan akal sehat sehingga PHR harus berkantor di Jakarta," kata Khoirul Basar.
Khoirul meminta agar Presiden Jokowi tidak hanya sekadar mengambil alih pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) lalu menyerahkan begitu saja kepada PT Pertamina melalui cucu perusahaannya bernama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Sikap Presiden Jokowi yang lebih konkret yakni memerintahkan direksi Pertamina (Persero) untuk memindahkan kantor PT PHR ke Riau.
"Kami berharap di akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi dapat memastikan Blok Rokan yang dikelola PT PHR benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Riau. Sudah terlalu lama kekayaan minyak Bumi Riau hanya dijadikan komoditi bagi elit-elit dan oligarki tertentu di Jakarta," kata Khoirul.
Menurutnya, sikap manajemen PT PHR yang justru berkantor di Jakarta sama saja dengan menjauhkan kepentingan daerah dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alamnya.
"Daerah dijadikan sebagai penonton. Masak urusan kantor saja dibikin ribet. Kenapa mesti berkantor di Jakarta?" kritik Khoirul.
Khoirul meyakini, pemindahan kantor PT PHR ke Riau akan membawa dampak yang signifikan terhadap ekonomi daerah. Kegiatan perkantoran PHR yang dipusatkan di Riau akan membuat orang ramai berdatangan ke Riau, sehingga geliat ekonomi daerah menjadi hidup.
"Para pebisnis migas dan jasa penunjang migas harusnya datang ke Riau, bukan justru terbang ke Jakarta. Itu sama saja dengan membawa uang dari Riau ke Jakarta. Masak yang ditinggalkan di Riau cuma limbah minyak saja? Kapan sektor jasa perhotelan, UMKM dan ekonomi masyarakat bisa hidup lagi dari sektor migas?" kata Khoirul yang juga merupakan Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPW Solidaritas Merah Putih (Solmet) Provinsi Riau.
Ia juga meminta pemerintah daerah di Riau segera bersikap dan menuntut PHR agar "berkandang" di Riau.
Apalagi Pemprov Riau dan jajaran pemda kabupaten/kota di Riau berkepentingan langsung dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah. Dengan pemindahan kantor PT PHR ke Riau, maka dipastikan potensi pajak daerah bisa didulang lebih besar.
Selain itu, pemindahan kantor PT PHR ke Riau juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dalam mengatasi laju pengangguran.
"Agar pemerintah daerah di Provinsi Riau benar-benar memiliki akal sehat untuk segera mendesak PHR berkantor di Riau. Negeri ini punya banyak petuah, nasihat, petatah dan petitih dari para pendahulu. Ayo segera bersikap," kata Khoirul.
Janji Presiden Jokowi
Sebelumnya, saat mendapatkan gelar kehormatan adat dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) pada 15 Desember 2018 silam, Presiden Jokowi berjanji akan memberikan kesempatan yang besar kepada Riau dalam pengelolaan Blok Rokan.
“Saya sudah menyampaikan kepada Pertamina, jangan dikelola sendiri. Libatkan yang namanya daerah sebesar-besarnya. Kalau daerah mampu memegang lebih besar, kenapa tidak? Kalau daerah siap memiliki yang lebih besar kenapa tidak? Tetapi skema dan mekanismenya nanti akan segera kita atur untuk ini," kata Presiden Jokowi yang disematkan gelar Datuk Seri Setia Amanah Negara oleh LAM Riau.
Pidato Jokowi tersebut terkait dengan keputusan politik pemerintahannya yang merebut pengelolaan Blok Rokan dari tangan kontraktor asing PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) . Blok Rokan adalah hamparan ladang minyak terbesar di Indonesia yang telah menghasilkan miliran barel minyak bumi dari perut Bumi Lancang Kuning.
Jauh sebelumnya, blok minyak ini digarap oleh PT Caltex Pacific Indonesia (Caltex), yang dulunya merupakan raksasa perusahaan migas asal Amerika Serikat. Sejarah mencatat, Blok Rokan sebelumnya dikelola perusahaan asing lebih dari 90 tahun lamanya.
Diambilalihnya Blok Rokan dari tangan asing, populer dengan jargon Blok Rokan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Blok Rokan kembali ke ibu kandung, bukan lagi ibu tiri.
Jargon ini kerap digembar-gemborkan saat PT Pertamina (Persero) melalui cucu perusahaannya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) secara resmi mengelola Blok Rokan pada 9 Agustus 2021 silam. PHR mendapat hak kelola Blok Rokan selama 20 tahun ke depan. Itu artinya, masa konsesi PHR berakhir pada tahun 2041 mendatang.
Memasuki tahun ketiga pengelolaan Blok Rokan oleh PHR, tanda-tanda "ketimpangan" antara harapan dan janji manis itu sepertinya makin jelas terasa. Arus ekspansi dan mobilisasi anak cucu cicit perusahaan BUMN ke Blok Rokan, disebut-sebut telah membuat keterpurukan yang serius terhadap pelaku usaha (kontraktor) migas dan jasa pendukung di Riau. Keluhan ini bahkan sudah disuarakan sejak tiga tahun lalu, namun saat ini makin parah tanpa pembenahan.
Janji negara untuk menaik-kelaskan kontraktor lokal, sepertinya jauh panggang dari api. Jangankan untuk naik kelas, bertahan saja sudah morat-marit dan setengah mati.
Jika kondisi ini dibiarkan, maka bukan tak mungkin kontraktor lokal segera turun kelas dan tenggelam ditimpa oleh anak cucu cicit perusahaan plat merah yang bercokol makin kuat di Blok Rokan. Faktanya, kondisi ironi tersebut sudah terjadi. Para kontraktor lokal menjerit tanpa akhir. Mereka sudah jadi penonton di daerahnya sendiri. Mau melawan, tapi takut dan tak berdaya.
Pola baru pengelolaan Blok Rokan dari sebelumnya menggunakan sistem production sharing contract (PCS) cost recovery menjadi gross split, kerap dijadikan alibi dan pembenaran untuk melakukan kebijakan bisnis tersebut. Konon katanya, prinsip ekonomi klasik 'mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan biaya serendah-rendahnya' makin ekstrem diterapkan oleh PHR di Blok Rokan.
Dalih lain yang dipakai yakni Sinergi BUMN. Apa-apa itu harus BUMN atau setidaknya perusahaan swasta harus "menginduk" ke BUMN, termasuk dengan pola konsorsium. Padahal, jauh sebelumnya kontraktor swasta sudah menjadi pemain lama di bisnis tersebut.
Desakan agar PHR memindahkan kantor mewahnya di Jakarta ke Riau sudah disuarakan oleh eks Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok setahun lalu. Ahok pada Selasa (18/7/2023) tahun lalu meledakkan emosinya karena mengetahui kalau PHR dan anak perusahaan Pertamina lainnya berkantor di Jakarta, padahal wilayah kerjanya ada di daerah.
"Kita bicara Hulu Rokan, PHR. Masak kantor pusatnya ada di gedung mewah di Kuningan, terus sewa lagi. Kenapa enggak pakai kantor yang ada di Rokan?," kata Ahok kala itu.
Ahok tampaknya agak geram plus kecewa, manakala jargon efisiensi BUMN yang kerap didengungkan, dalam praktiknya justru berujung pada pemborosan keuangan korporasi.
Ibarat punya rumah sendiri, tapi PHR yang merupakan anak usaha PT Pertamina Hulu Energi (PHE) itu justru memilih 'ngekost' alias ngontrak di rumah orang lain.
"Prinsipnya, ngapain kamu punya rumah, tapi rumah kamu dibiarin, kamu tinggalin. Terus kamu sewa rumah, lucu enggak? Kamu kerjanya deket rumah kamu dong. Itu saja logikanya," kata Ahok lagi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut kalau anak perusahaan Pertamina, seperti PT Kilang Pertamina Balikpapan dan PHR menyewa kantor di Jakarta seharga Rp 382 miliar. Itu belum termasuk biaya operasional.
Kantor mewah PHR yang dimaksud Ahok berada RDTX Place. Bangunan elit bertingkat ini terletak di Jalan Prof DR Satrio, Nomor 17, Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Jelas, ini lokasinya di salah satu kawasan elit ibukota negara Jakarta.
Namun, hingga Ahok mundur dan menanggalkan jabatan strategisnya di Pertamina, kantor pusat PHR tetap masih berada di Jakarta hingga saat ini. Pernyataan Ahok kini dianggap hanya angin lalu. (R-03)
