Kajari Beri Atensi, Siap Tindak Lanjuti Jika Ada Temuan Penyimpangan Pengelolaan BUMDes di Kuansing
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuantan Singingi, Nurhadi Puspandoyo. Foto: SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuantan Singingi, Nurhadi Puspandoyo menyatakan, pihaknya siap menindaklanjuti jika ada temuan penyimpangan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayahnya. Bahkan, jika didukung bukti-bukti, maka Kejari Kuansing tidak akan segan melakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Nurhadi merespon konfirmasi SabangMerauke News, ikhwal banyaknya BUMDes di Kuansing dinilai gagal. Kegagalan BUMDes ditandai dari tidak produktifnya pengelolaan, laba dan aktivitas usaha yang bisa memberi kontribusi bagi keuangan desa.
"Kalau memang nantinya ada temuan-temuan penyimpangan di BUMDes yang ada di Kuansing, maka akan segera kami tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang ada," kata Nurhadi Puspandoyo, Sabtu (29/6/2024).
Nurhadi juga akan memonitor dan mempelajari sikap DPRD Kuansing yang mendesak dilakukannya pemeriksaan dan audit terhadap pengelolaan BUMDes. Jika ada dugaan kuat yang mengarah pada praktik penyimpangan dalam pengelolaan keuangan BUMDes, maka Kejari Kuansing tidak akan segan mengusutnya.
"Ini akan menjadi atensi prioritas untuk pihak kita. Dan segera mungkin untuk melakukan telaah terhadap BUMDes-BUMDes yang ada," pungkas Nurhadi.
Sebelumnya, Kepala Desa Simpang Tanah Lapang, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Jefryoni mengakui keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) di desanya saat ini jalan di tempat atau tidak berkembang.
"BUMDes kita jalan di tempat dan tidak sesuai dengan apa diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah," terang Jefri Joni pada SabangMerauke News, Kamis (27/6/2024).
Meski mengaku kalau BUMDes di desanya tidak berkembang, namun Jefryoni enggan menjelaskan berapa total pendapatan BUMDes per tahun yang labanya disumbangkan ke kas Desa Tanah Lapang.
"Untuk saat ini belum bisa dijelaskan berapa total pendapatan BUMDes per tahun," jelasnya sambil buru-buru mematikan sambungan telepon.
Fraksi PKB Soroti BUMDes yang Dinilai Gagal
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kuantan Singingi menyoroti kondisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terkait Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kuansing Tahun 2023. Rapat paripurna digelar pada Selasa (25/6/2024) siang tadi.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kuansing, Marwadi menyatakan, pihaknya meminta Inspektorat agar bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk memeriksa dan mengaudit Dana Desa serta kegiatan pengelolaan BUMDes yang ada di Kuansing.
Menurutnya, banyak kegiatan BUMDes dan Dana Desa yang tidak sesuai dengan harapan serta kebutuhan masyarakat. Ia menilai kinerja BUMDes tergolong gagal dan belum memberikan kontribusi yang setimpal.
"Untuk itu Fraksi PKB menyarankan kepada Inspektorat selaku auditor internal Kabupaten Kuansing agar melakukan evaluasi kegiatan bimtek-bimtek kepada seluruh kepala desa di Kuansing" kata Marwadi.
Sementara itu, Pj Sekda Kuansing Fahdiansyah dalam jawaban pemerintah menerangkan, pihaknya telah melakukan audit Dana Desa pada sebanyak 183 desa di Kuansing. Sementara jumlah desa di Kuansing mencapai 218 desa. Audit BUMDes sudah menyasar 183 BUMDes.
"Tahun ini Inspektorat Kuansing akan melakukan audit sebanyak 35 desa di Kuansing dan BUMDes. Termasuk evaluasi pelatihan dan bimtek-bimtek kepala desa serta kegiatan lainnya," terang Fahdiansyah.
Kondisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Kuantan Hilir, Kuantan Singingi seperti pepatah hidup segan mati tak mau. Sejak berdiri beberapa tahun silam, hingga kini tak satu pun yang memberikan dampak serta kontribusi bagi pendapatan desa.
Ada sebanyak 14 BUMDes yang berada di wilayah Kecamatan Kuantan Hilir. Namun keberadaannya belum memberikan hasil yang memuaskan.
Rata-rata pendapatan dari sejumlah BUMDes tersebut tiap tahunnya hanya senilai jutaan rupiah saja. Padahal, hampir saban tahun sebelumnya BUMDes selalu mendapatkan kucuran modal usaha dari Pemprov Riau yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.
Camat Kuantan Hilir Edison Tuindra mengakui kondisi BUMDes di wilayahnya sedang tak baik-baik saja. Ia tak menampik BUMDes di wilayahnya tidak produktif.
Edison menyebut Kondisi BUMDes di wilayahnya kerjanya itu saat ini belum ada memberikan dampak positif yang berarti. Keseluruhan BUMDes yang ada berjalan di tempat atau tidak ada mengalami perkembangan yang mendatangkan pendapatan bagi pemerintah desa setempat.
"Tak bisa dipungkiri, BUMDes yang ada di Kuantan Hilir belum tak ada berkembang. Rata-rata semuanya berjalan di tempat. Kalau pun ada pendapatan hanya berkisar di angka jutaan rupiah," kata Edison, Senin (24/6/2024).
Mantan guru tersebut menambahkan, meski berulangkali dilakukan pelatihan peningkatan SDM terhadap pengurus BUMDes, namun implementasinya belum berdampak signifikan terhadap perkembangan BUMDes.
"Padahal kita tidak kurang-kurangnya memberikan pelatihan bagi pengurus BUMDes. Kita juga melakukan stundi banding ke BUMDes yang sudah berhasil, tapi faktanya mereka jalan di tempat, mau diapain lagi," keluhnya.
Warga Kuansing, Bambang Riswanto (40),menyayangkan banyak BUMDes di Kuansing jalan di tempat bahkan mati suri.
Menurutnya, kondisi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Upaya perbaikan segera harus dilakukan oleh pemerintah.
Bahkan menurutnya, pihak berwenang sudah semestinya turun melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan BUMDes tersebut, tak terkecuali Kuantan Hilir.
Ratusan juta uang negara yang dikucurkan untuk setiap BUMDes itu harus dipertanggungjawabkan Jangan sampai uang rakyat itu ludes tak jelas digerogotin oleh oknum tertentu.
"Saya heran banyak BUMDes tak jalan bahkan mati suri. Tapi kok pemerintah membiarkan, tidak ada sikap untuk melakukan perbaikan. Maka itu saya minta agar dilakukan pemeriksaan keuangan terhadap BUMDes yang mati suri itu, jangan sampai uang rakyat terbuang sia-sia," kata Bambang. (KB-01/Roder)
