SF Hariyanto Sanjung Asmar, Sebut Gigih Perjuangkan Anggaran ke Kepulauan Meranti
Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Kabupaten Kepulauan Meranti. Foto : SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Kabupaten Kepulauan Meranti, hal itu disampaikannya saat menyerahkan SK PPPK formasi guru di Selatpanjang, Kamis (27/6/2024).
Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap Kabupaten Kepulauan Meranti yang tidak mendapatkan bagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari sawit dan minimnya alokasi berdasarkan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Dalam kunjungannya, Hariyanto menyoroti ketimpangan alokasi dana yang diterima oleh Kepulauan Meranti dibandingkan dengan daerah lain seperti Pekanbaru, Bengkalis, dan Dumai.
"Kita lihat Meranti ini, DBH sawit tidak kebagian begitu juga DBH Migas dari daerah perbatasan juga tidak. Undang-undang HKPD yang seharusnya memberikan porsi lebih besar kepada daerah, sekarang malah kecil. Menurut aturan, kabupaten/kota seharusnya mendapatkan porsi 60% sementara provinsi 40%. Namun kenyataannya, Meranti mendapatkan alokasi kecil karena jumlah kendaraannya sedikit dibandingkan daerah seperti Pekanbaru yang menerima Rp 500 miliar, sementara Meranti hanya Rp 60 miliar berdasarkan perhitungan aturan," ungkap SF Hariyanto.
Hariyanto menambahkan bahwa Meranti seharusnya mendapatkan Rp 115 miliar berdasarkan kebijakan yang sebelumnya diterapkan, tetapi aturan baru menyebabkan alokasi yang jauh lebih kecil. "Ini artinya kita perlu bersama-sama memperjuangkan perubahan tata cara perhitungan ini di pusat. Selain itu, bagi hasil dari sawit dan hasil dari daerah perbatasan juga tidak diterima Meranti, ini yang harus kita perjuangkan," tegasnya.
Di luar itu, Pj Gubernur juga menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan dengan menggelontorkan anggaran untuk membantu pembangunan infrastruktur di Meranti dengan memperbesar alokasi Bankeu.
"Bantuan ke Meranti seperti bantuan keuangan (bankeu) telah kita perbesar. Contohnya, Jembatan Selat Akar yang roboh, sudah kita bangun tahun ini dan sedang dalam proses. Jembatan Alai juga akan dikerjakan tahun depan, menunggu kesiapan hingga tahun 2025 ada jalur alternatif yang juga sudah kita siapkan semuanya dan kita sudah duduk bersama. Jalan di Kampung Balak juga dikerjakan tahun ini dan semuanya sudah masuk di APBD," ujarnya.
Dengan penjelasan ini, SF Hariyanto berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana yang lebih adil bagi Kabupaten Kepulauan Meranti, serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.
Gubernur Riau, SF Hariyanto juga memberikan pujian kepada Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, atas kesungguhannya dalam memperjuangkan anggaran demi kemaslahatan masyarakat di daerahnya.
"Saya sangat salut dengan Bupati Kepulauan Meranti ini yang betul-betul memperjuangkan anggaran agar Meranti bisa membangun. Dimanapun saya berada, dia selalu mengejar saya. Ini luar biasa, tidak ada kata malu, yang penting bagaimana usaha dia untuk Meranti lebih baik," tutur SF Hariyanto.
Gubernur bahkan menggambarkan kedekatan dan intensitas komunikasi antara dirinya dan Plt Bupati seperti hubungan pacaran, karena Plt Bupati H Asmar terus menghubungi Gubernur untuk memastikan kebutuhan anggaran bagi pembangunan di Kepulauan Meranti terpenuhi.
"Pak Bupati selalu menelepon saya, terutama tentang jembatan yang roboh. Dia sangat sibuk menanyakan kapan jembatan itu bisa dibangun lagi. Sudah seperti orang pacaran saja kami ini, saking inginnya dia agar warganya tidak harus memutar jauh. Bupati selalu mengingatkan saya agar tidak melupakan proyek ini dalam anggaran 2025 nanti," ujar SF Hariyanto.
Gubernur Riau mengucapkan terima kasih kepada Plt Bupati H Asmar atas kepeduliannya yang besar terhadap warga Kepulauan Meranti dan atas usaha kerasnya dalam memperjuangkan anggaran untuk pembangunan daerah.
"Untuk itu saya mengucapkan terimakasih kepada bupati yang telah mengingatkan saya dan peduli terhadap warganya," tukasnya.
Sementara itu Pemkab Kepulauan Meranti melalui Dinas PUPR juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk kegiatan yang bersumber dari APBD Riau. Begitu juga permohonan bantuan terkait Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Pengajuan anggaran melalui proposal itu sudah diajukan pada minggu ketiga bulan Mei lalu ke Pemprov Riau.
Alasan yang sangat mendesak adalah Kabupaten Kepulauan Meranti masuk dalam salah satu lokasi prioritas penanganan kemiskman ekstrem di Provinsi Riau dan perlu intervensi secara serius pemerintah dan seluruh unsur terkait. Oleh sebab itu perlu percepatan pembangunan infrastruktur untuk penanggulangan kemiskinan
"Dalam hal pembangunannya membutuhkan anggaran yang sangat besar, untuk itu kami mengharapkan program yang diusulkan dapat dibiayai melalui Dana Bantuan Keuangan Khusus APBD Perubahan tahun 2024," kata Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko. (R-04)
