Pemkab Kepulauan Meranti Siap Sukseskan Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting
Kegiatan pencegahan stunting yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Foto: SM News/R-01
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti siap menyukseskan Pencanangan Gerakan Pengukur dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting se-Provinsi Riau.
Hal itu diungkapkan Pelaksana tugas Bupati Kepulauan Meranti melalui Kepala Bappedalitbang Dr. Abu Hanifah, saat mengikuti kegiatan tersebut melalui zoom meeting, Kamis (13/6/2024) di Posyandu Melati 1 Desa Banglas Barat.
"Atas nama pemerintah daerah kami siap mendukung dan menyukseskan gerakan serentak pencegahan stunting ini," sebutnya.
Dia juga mengapresiasi pernyataan Pj Gubernur Riau SF. Hariyanto yang akan menggelontorkan bantuan penanganan stunting. Bagi desa sebesar Rp 20 juta/tahun, Posyandu Rp 10 juta/tahun dan Rp 5 juta/tahun untuk PKK.
"Itu semua tentunya dapat menutupi kekurangan angaran kita dalam penanganan stunting di Meranti," ucap Abu Hanifah.
Lebih jauh dia menyampaikan, pencanangan itu merupakan kick off yang akan berlanjut ke Posyandu yang tersebar di setiap daerah yang ada di Meranti.
"Akan disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan Dinkes, dan bekerja sama dengan kader Posyandu serta perangkat desa," sambungnya.
Tidak hanya itu, Pemkab Meranti sejauh ini sedang menggodok Peraturan Bupati (Perbup) tentang penurunan stunting di Bagian Hukum Setdakab.
"Nantinya camat, kades dan kader Posyandu tiap 3 bulan sekali mendatangi lokasi stunting, sehingga penanganannya pasti akan lebih efektif," ungkap Abu Hanifah.
Sementara itu, Pj Gubernur Riau SF Hariyanto merasa bersyukur dengan kerja sama seluruh pihak, sehingga angka penanggulangan stunting lebih baik di tahun 2023.
"Yakni sebesar 13.6 persen lebih baik dibanding tahun 2022 lalu yaitu 17 persen, turun 3.4 persen. Kita berada diurutan ke-3 terendah se-Indonesia, ini sangat luar biasa," kata SF. Hariyanto.
Dia juga menegaskan, para bupati dan walikota bisa menggunakan anggaran corporate social responsibility (csr) perusahaan yang beroperasi di daerah masing-masing. Hal itu, tambahnya, merupakan instruksi presiden saat kunjungan kerja ke Provinsi Riau belum lama ini.
"Mari kita bersama memberi dukungan untuk pencanangan ini, sehingga angka starting di Provinsi Riau turun di angka 1 digit," harapnya. (R-01)
