Kondisi Jalan Alternatif Usai Jembatan Panglima Sampul Ambruk: Belum Pernah Disentuh Pembangunan Sejak Kepulauan Meranti Dimekarkan
Penampakan jalan alternatif pasca Runtuhnya Jembatan Panglima Sampul, yang belum pernah diperbaiki sejak pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti. Foto: SM News/ Ali Imran
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Pasca runtuhnya Jembatan Panglima Sampul di Kecamatan Tebingtinggi Barat, Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti telah menyarankan warga dan pengguna jalan untuk melewati jalan alternatif sepanjang kurang lebih 15 kilometer melewati jalan utama Desa Tenan.
Namun, jalan alternatif ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pengguna.
Jalan alternatif yang dimaksud merupakan peninggalan pembangunan dari era Pemerintah Daerah Bengkalis pada tahun 1999. Dengan lebar hanya 2.5 meter, jalan ini belum pernah sama sekali mendapatkan perbaikan secara signifikan dari pemerintah sejak Kepulauan Meranti memisahkan diri dan menjadi kabupaten sendiri 15 tahun silam.
Sejumlah pengguna jalan mengeluhkan kondisi jalan ini yang sempit dan rusak, yang menyebabkan perjalanan menjadi lambat dan berbahaya, terutama bagi kendaraan bermotor dan angkutan barang.
"Kondisi jalan ini sangat memprihatinkan sekali. Banyaknya jalan rusak dan berlubang sehingga keluarnya besi cor pada jalan membuat perjalanan menjadi sulit," ungkap Ridwan salah satu warga yang kerap menggunakan jalan tersebut.
Sebagai warga yang sering melintasi jalan tersebut, ia cukup khawatir karena kerusakan tidak hanya mengancam keselamatan pengendara namun juga mengancam rusaknya kendaraan yang digunakan.
Menghadapi kondisi jalan yang rusak itu, warga setempat telah berulang kali melakukan perbaikan secara swadaya. Dengan menggunakan material base, mereka berusaha menutup lubang-lubang yang menganga di jalan. Namun, usaha ini terkendala oleh faktor alam yang menyebabkan material tersebut habis tergerus debu panas dan air hujan seiring musim yang berganti.
"Kami gotong royong mengumpulkan material base dan menutup lubang-lubang di jalan. Ini sudah beberapa kali kami lakukan," ujar Umar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Warga berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan yang lebih permanen. Mereka menyebutkan sudah terlalu lama jalan ini dibiarkan tanpa perbaikan.
"Kami sudah berusaha semampu kami, namun kami juga membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki jalan ini secara permanen. Sekali lagi kami memohon kepada pemerintah untuk segera turun tangan," katanya lagi.
Selain rusak parah dan sempit, jalan alternatif ini hanya dimungkinkan dilalui oleh kendaraan roda dua. Hal ini menimbulkan masalah besar, terutama saat kondisi jalan sedang ramai.
Satu kejadian yang menggambarkan buruknya kondisi jalan ini adalah ketika sebuah ambulans harus melintas membawa pasien yang akan dirujuk dari Puskesmas Alai ke RSUD.
"Ketika itu jalan sedang ramai, sehingga ambulans kesulitan untuk melaju dengan cepat. Jalan yang sempit dan rusak memperburuk keadaan, dimana ada mobil bermuatan barang juga yang seakan tidak ingin mengalah, membuat kami sangat khawatir dengan kondisi pasien," ungkapnya.
Warga setempat merasa sudah cukup bersabar dan kini mengancam akan memblokir jalan bagi mobil dan gerobak yang membawa barang dengan tonase berat yang akan berlalu lalang.
"Kami tidak punya pilihan lain. Mobil-mobil barang dan gerobak yang lewat dengan muatan berat hanya menambah kerusakan jalan. Jika tidak ada perhatian dari pemerintah, kami akan tegaskan dilarang melewati jalan ini, karena kalau sudah rusak siapa yang bertanggungjawab," kata warga lainnya, Adnan.
Selain menyinggung sikap pemerintah yang terkesan apatis terhadap kondisi jalan yang rusak tersebut, warga setempat juga mempertanyakan kinerja anggota DPRD yang terkesan tidak responsif terhadap kondisi tersebut, padahal daerah tersebut termasuk dalam dapil Kepulauan Meranti 4 yang memiliki 3 anggota DPRD terpilih.
"Kami merasa ditelantarkan. Anggota DPRD dari dapil ini tidak pernah turun tangan untuk melihat kondisi jalan yang semakin parah. Ada tiga anggota DPRD dari dapil Kepulauan Meranti 4, tapi sepertinya mereka tidak peduli," ungkapnya dengan nada kesal.
Diberitakan sebelumnya, Jembatan Panglima Sampul mengalami ambruk pada hari Rabu (22/5/2024) saat pagi menjelang siang tepatnya pukul 11:19 WIB. Kerusakannya yakni adanya penurunan pada pondasi dan struktur bangunan. Selain itu tiang penahan konstruksi juga sudah keropos dimakan usia dan diakibatkan korosi air asin.
Ambruknya Jembatan Panglima Sampul membawa dampak besar bagi masyarakat. Jalur transportasi utama yang menghubungkan beberapa desa dan kecamatan kini terputus, memaksa warga untuk menempuh rute yang jauh lebih panjang dan sulit.
Ini tidak hanya mengganggu kehidupan sehari-hari, tetapi juga berdampak pada perekonomian lokal, terutama bagi para pedagang dan petani yang bergantung pada akses cepat ke pasar dan yang berkepentingan ke arah ibu kota kabupaten di Selatpanjang.
Pemerintah Kepulauan Meranti bergerak cepat untuk mencarikan solusi jangka pendek yakni dengan membuat dermaga penyeberangan dengan material kayu sampai jembatan selesai dikerjakan.
"Jangka pendeknya kami bergerak cepat dengan membangun dermaga transportasi penyeberangan Kempang dari dua sisi yakni di Desa Gogok dan Alai sebagai alternatif akses masyarakat saat ini," kata Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti, Agusyanto Bakar.
Sambil menunggu proses pembuatan dermaga penyeberangan ini selesai, pemerintah daerah mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalan alternatif.
Dalam rapat yang melibatkan berbagai pihak, diputuskan bahwa ongkos penyeberangan menggunakan kempang bagi warga yang membawa sepeda motor dikenakan tarif Rp 5.000 untuk sekali pergi artinya untuk bolak balik diharuskan merogoh saku sebesar Rp 10 ribu. (R-01)
