KPU dan Bawaslu Dapat Catatan dari Komisi II DPR RI saat Kunker di Riau, Ini Isinya
Tim Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja di Provinsi Riau. foto: net
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Tim Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja di Provinsi Riau. Kunjungan ini, dalam rangka reses masa persidagan IV tahun 2023-2024 terkait evaluasi tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 dan persiapan serta kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Kegiatan digelar di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru Senin (22/4/2024). Dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto. Tampak hadir pula kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di lingkungan Provinsi Riau.
Ketua Tim Komisi II DPR RI, Junimart Girsang katakan, melalui pertemuan tersebut pihaknya mendapatkan beberapa catatan untuk ditindaklanjuti bersama KPU dan Bawaslu Pusat. Terutama terkait Ad Hoc yang harus selektif dan bersifat terbuka, sehingga tidak terjadi seperti Pemilu kemarin yang sifatnya transaksional.
"Kemudian, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ini sebaian besar kurang paham tentang teknis perhitungan suara. Oleh karena itu KPU Provinsi harus lebih selektif nantinya dalam menentukan PPK dan PPS nya," ujarnya.
"Lalu, tentang pelanggaran Pemilu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kami minta kepada KPU dan Bawaslu untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi ketika dua perkara itu tidak di lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)," imbuhnya.
Selanjutnya, ia mengapresiasi terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Riau. Ia katakan, Riau merupakan salah satu Provinsi yang sangat bersinergi dengan penyelenggara Pemilu serta unsur Forkopimda di Provinsi Riau dalam rangka NPHD.
"Tentunya hal ini menjadi percontohan untuk provinsi lain, karena temuan kami di beberapa provinsi belum berjalan," ungkapnya.
Sementara, Pj Gubri melaporkan bahwa terjadinya tingkat penurunan pemilih dalam Pemilu 2024 dibandingkan Pemilu 2019. Hal tersebut dikarenakan terjadinya banjir yang cukup besar di beberapa daerah di Provinsi Riau.
"Semua informasi yang kita dapat telah kita sampaikan, dan akan menjadi bahan dalam rapat kerja komisi II kepada pemerintah pusat dan semuanya sudah terangkum. Adapun beberapa pertanyaan dari DPR RI sudah kita jawab dan kita sampaikan semuanya," tutupnya. (*)
