Pemkab Kabupaten Kepulauan Meranti Berhasil Turunkan Stunting dan Miskin Ekstrem Tinggal 1 Persen Tahun 2024
Plt. Bupati Asmar saat membuka Gebyar Audit Kasus Stunting (AKS) di Puskesmas Pembantu (Pustu) Kecamatan Pulau Merbau. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Selatpanjang - Kabupaten Kepulauan Meranti merayakan pencapaian luar biasa dengan penurunan drastis angka kemiskinan ekstrem dan stunting. Melalui berbagai program pembangunan yang terfokus dan sinergi antar instansi, angka kemiskinan ekstrem dan stunting berhasil diturunkan secara signifikan dalam kurun waktu yang relatif singkat.
Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengalami penurunan yang mencolok, memberikan harapan baru bagi ribuan keluarga yang dulunya hidup di bawah garis kemiskinan yang memprihatinkan. Langkah-langkah strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, serta program-program pendidikan yang inklusif menjadi pendorong utama di balik keberhasilan ini.
Seperti diketahui, penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti menurut BPS tahun 2023 berjumlah 217.607 jiwa dengan tingkat kemiskinan pada tahun tersebut berjumlah 22,98 persen dan tahun 2024 berjumlah 22,00 persen dengan tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2022 berjumlah 5,5 3 persen, kemudian tahun 2023 berjumlah 4,48 persen dan pada tahun 2024 turun drastis menjadi 1,00 persen.
Selain itu, upaya pencegahan stunting juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan komunitas, angka stunting di Kabupaten Kepulauan Meranti berhasil ditekan secara signifikan. Hal ini menandai langkah maju yang besar dalam memastikan generasi masa depan terbebas dari masalah gizi buruk dan pertumbuhan yang terhambat.
Berdasarkan pendataan keluarga tahun 2023 jumlah keluarga beresiko stunting berjumlah 28.267 keluarga. Tingginya angka kemiskinan kemiskinan bisa berpengaruh terhadap besarnya kasus balita stunting, dimana jumlah terbesar kasus balita stunting pada umumnya ditemui di daerah yang marginal atau tertinggal dengan akses dan infrastruktur yang sangat terbatas.
Adapun penyebab utama stunting diantaranya asupan gizi dan nutrisi yang kurang mencukupi kebutuhan anak pola asuh yang salah akibat kurangnya pengetahuan dan edukasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui serta buruknya sanitasi lingkungan tempat tinggal seperti kurangnya sarana air bersih dan tidak tersedianya sarana MCK yang memadai.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti menargetkan angka stunting turun menjadi 14% di tahun 2024 ini, angka itu mengikuti target yang ditetapkan nasional.
Dimana pada tahun 2021 prevalensi stunting berjumlah 23,30 persen dan pada tahun 2022 prevalensi angkatan berjumlah 17,50 persen, sedangkan untuk tahun 2023 masih menunggu rilis resmi dari Kemenkes yang dilakukan survei kesehatan Indonesia namun diproyeksikan sebesar 16,00% dengan jumlah anak balita stunting pada tahun 2022 berjumlah 1.043 anak dan pada tahun 2023 berjumlah 980 anak, kemudian untuk tahun 2024 data bulan Februari berjumlah 755 anak.
Sementara itu Pemkab Kepulauan Meranti juga telah menetapkan sebanyak 26 Desa lokasi fokus pada tahun 2024 dan sebanyak 20 desa kelurahan pada tahun 2025 dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi intervensi penurunan stunting.
Pencapaian menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting yang signifikan ini menandai komitmen yang kuat dari Pemkab Kepulauan dalam memprioritaskan kesejahteraan masyarakat nya.
Melalui program-program inovatif dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, mereka berhasil meraih perubahan yang nyata dan positif dalam kehidupan masyarakatnya.
Saat ini Pemkab Kepulauan Meranti melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana menggelar Rembuk Stunting Aksi III Tahun 2024.
Sekretaris Daerah Bambang Supriyanto menyampaikan percepatan penurunan stunting merupakan program nasional dan menjadi mandatori bagi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.
"Implementasi dari Peraturan
Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting tersebut adalah telah disusunnya rencana Aksi Nasional Pasti (RAN-PASTI) sebagai pedoman dan panduan bagi pemerintah Pusat, daerah hingga level desa dalam melaksanakan program penurunan stunting," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sekda menegaskan kepada seluruh yang hadir terutama pimpinan OPD yang menjadi pengampu stunting untuk benar-benar serius dan menjaga konsentrasi dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Meranti agar target 14% di tahun 2024 ini bisa tercapai sesuai dengan target nasional.
"Dalam kesempatan ini saya mengajak kepada dan mengimbau kepada seluruhnya, terutama kepada perangkat daerah, dan seluruh pihak terkait untuk menjaga konsentrasi, berpartisipasi dan berkontribusi dalam program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Program ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk intervensi kepada sasaran intervensi stunting, baik anak stunting maupun keluarga beresiko stunting dan sasaran intervensi lainnya," jelas Bambang.
Selain itu ia juga menyinggung terkait peran posyandu dalam percepatan penurunan stunting. Peran posyandu tidak hanya untuk menimbang dan memberi susu kepada bayi atau anak yang datang untuk imunisasi, tetapi berikan juga pengetahuan kepada ibu hamil atau ibu menyusui tentang pola hidup sehat, karena ini sangat penting dimana kesehatan ibu hamil dan menyusui berpengaruh kepada pertumbuhan anak.
"Saya minta posyandu-posyandu lebih aktif dalam memebrikan pelayanan dan pengetahuan kepad ibu-ibu. Nanti kita akan usahakan juga untuk melengkapi seluruh peralatan yang ada di posyandu seperti timbangan dan lainnya agar program penurunan stunting ini benar-benar tercapai," imbuhnya
Sementara itu Plt Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar meminta lintas OPD untuk tetap mengawal terkait target penurunan angka Stunting.
"OPD jangan sampai lengah karena target tahun 2024 kita menargetkan turun menjadi 14 persen akan tercapai. Untuk itu, stakeholder tetap jalankan perannya masing-masing," kata Asmar.
Dijelaskannya, hal tersebut merupakan ikhtiar pemerintah dalam melakukan penanganan stunting, dan membangun keluarga sehat.
"Untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Meranti sehat, cerdas, unggul, berdaya saing, dan berkualitas," ujarnya.
Asmar juga kembali mengingatkan, percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas nasional dalam upaya mewujudkan Indonesia emas tahun 2045.
Saat ini telah dibentuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS) Kepulauan Meranti yang telah melaksanakan aksi analisis situasi dan aksi rencana kegiatan serta selanjutnya akan melaksanakan aksi 3 yakni rembuk stunting
Dimana rembuk stunting tingkat kabupaten ini agar terwujudnya komitmen pemangku kepentingan dan semua pihak lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kepulauan Meranti.
Bupati bersama lintas sektor berkomitmen menurunkan prevalensi angka stunting di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini terbukti dengan terus menurunnya prevalensi stunting setiap tahunnya.
"Stunting di Kepulauan Meranti di setiap tahunnya. Tahun 2022 angka prevalensi
stunting menurun menjadi 17,5 persen dengan tekad dan semangat bekerja sama yang konvergen kami yakin mampu menurunkan angka stunting di Kepulauan Meranti pada tahun 2024 menjadi 14 persen demi terwujudnya generasi Meranti yang sehat dan kuat sesuai dengan target nasional," pungkas Asmar.
Pencapaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Kepulauan Meranti, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk mengejar perubahan yang positif dalam memerangi kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Dengan aksi nyata ini, Pemkab Kepulauan Meranti membuktikan bahwa dengan komitmen, kerja keras, dan kolaborasi yang baik, impian untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya tidak lagi menjadi khayalan, tetapi menjadi kenyataan yang dapat diraih bersama. (adv)
