KPU Dihujani Kritik Keras Usai Tak Lagi Tampilkan Grafik Perolehan Suara: Makin Mencurigakan!
KPU RI menghilangkan grafik perolehan suara Pemilu 2024 dalam Sistem Rekapitulasi Suara. foto: net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menghilangkan grafik perolehan suara Pemilu 2024 dalam Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap). Masyarakat tak bisa melihat lagi tampilan perolehan suara pilpres dan pileg secara nasional.
Alasannya, tingginya tingkat kekeliruan pembacaan Sirekap terhadap formulir model C menyebabkan data perolehan suara tidak sesuai dengan hasil di tempat pemungutan suara (TPS) dan menimbulkan kesalahpahaman publik.
Adapun formulir model C merupakan catatan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS saat pemilu.
Formulir itu memuat data perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), partai politik, dan calon anggota legislatif (caleg).
“Ketika hasil pembacaan teknologi Sirekap tidak atau kurang akurat dan belum sempat diakurasi oleh uploader (KPPS) dan operator Sirekap KPU kabupaten/kota, hal itu akan jadi polemik dalam ruang publik yang memunculkan prasangka," kata anggota KPU RI, Idham Holik, Selasa (6/3/2024).
Meski begitu, bukan berarti KPU menutup akses publik untuk mendapatkan hasil penghitungan suara. KPU berjanji tetap mengunggah foto asli formulir C.Hasil plano dari TPS sebagai bukti autentik perolehan suara, sebagaimana yang selama ini berlangsung.
Untuk melihat perolehan suara, masyarakat harus membuka satu per satu hasil dari setiap TPS. Adapun jumlah TPS mencapai 823.220 yang terdiri dari 820.161 TPS di dalam negeri dan 3.059 di luar negeri.
Fungsi utama Sirekap, kata Idham, sejak awal memang sebagai sarana transparansi hasil pemungutan suara di TPS, di mana publik bisa melihat langsung hasil suara setiap TPS di seluruh Indonesia melalui unggahan foto asli formulir model C.Hasil plano di Sirekap.
“Sirekap fokus ke tampilan foto formulir model C.Hasil saja, tanpa menampilkan kembali data numerik hasil tabulasi sementara perolehan suara peserta pemilu hasil pembacaan foto formulir model C.Hasil plano," tegas Idham.
KPU pun mengaku tengah fokus melakukan rekapitulasi suara manual berjenjang dari tingkat kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, hingga pusat untuk penetepan hasil resmi pemilu.
Adapun angka yang tertera di Sirekap, baik itu akurat maupun tidak, hanya sebagai transparansi informasi dan bukan hasil resmi.
Keputusan KPU itu menuai kritik dari berbagai pihak. Ramai-ramai partai politik hingga pasangan capres-cawapres mengkritik tampilan Sirekap yang kini hanya memuat menu untuk memeriksa foto asli formulir C.Hasil TPS.
Membingungkan
Kritik terhadap KPU datang salah satunya dari kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Juru Bicara Tim Nasional Anies-Muhaimin, Billy David menilai, langkah KPU menghentikan grafik rekapitulasi Sirekap membingungkan publik.
“Meski maksudnya meredam kontroversi dalam Sirekap, namun tidak didahului dengan sosialisasi yang baik," kata Billy, Rabu (6/3/2024).
"Sehingga, lagi-lagi menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat. KPU jangan terus menerus membuat masyarakat bingung," ujarnya lagi.
Menurut Billy, langkah tiba-tiba itu menunjukkan bahwa KPU sama sekali tidak siap dalam mewujudkan transparansi hasil pemilu.
“Tentu patut diduga juga hal tersebut menunjukkan ketidaksiapan dan ketidaktransparan manajemen sistem informasi KPU. Serta, ketidakamanan sistem informasi dari ancaman serangan siber ataupun alasan terselubung lainnya," kata Billy.
Sementara, Juru Bicara Timnas Anies-Muhaimin lainnya, Angga Putra Firdian, menilai, dihapusnya grafik rekapitulasi Sirekap akan menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Menurut Angga, kecurigaan itu semakin besar setelah terjadi lonjakan suara partai tertentu beberapa hari terakhir.
"Hilangnya grafik data sirekap tentu akan menimbulkan kecirugaan, apalagi ada lonjakan suara partai tertentu beberapa hari yang lalu dan juga ditemukan banyak ketidaksinkronan data Sirekap dan data C1, hal ini malah menimbulkan pertanyaan banyak pihak," ujarnya, Rabu (6/3/2024).
Sebab itu, Angga menilai, harus ada keterbukaan informasi yang jelas terkait masalah Sirekap yang sejak diluncurkan terus menuai kontroversi ini.
Jangan sampai Sirekap jadi bagian alat informasi yang digunakan untuk menggiring opini suara partai tertentu.
“Apakah algoritmanya salah, apakah hal-hal lain berkaitan dengan teknologi atau hal lain berkaitan dengan manusia itu harus disampaikan ke publik secara transparan," tandasnya.
Spekulatif
Partai Demokrat turut mengkritik langkah KPU. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, data perolehan suara hasil Pemilu 2024 semestinya dapat diakses publik, demi memastikan akuntabilitas penyelenggara pemilu.
“Yang namanya data itu seharusnya bisa diikuti dengan baik secara terbuka, itu juga bentuk sebagai bentuk check and balance akuntabilitas penyelenggara pemilu," kata AHY di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (7/3/2024).
AHY berpandangan, data yang ditampilkan di Sirekap KPU semestinya menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengawal rekapitulasi suara.
Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa permasalahan Sirekap seharusnya dapat dibenahi sejak awal, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Para calon anggota legislatif juga bisa lebih tenang karena kalau karut marut datanya tidak sesuai, katakanlah yang ditemukan yang dihitung di lapangan (berbeda) dengan yang ditampilkan di Sirekap misalnya, maka akan menimbulkan kecurigaan," ujar AHY.
Terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, KPU harus memberi penjelasan terkait ini supaya tidak menimbulkan kecurigaan publik.
“Kami membutuhkan keterangan dari KPU supaya tidak menjadi spekulasi publik," ujar Herman, Rabu (6/3/2024).
Herman menyebut, KPU mestinya menyiapkan Sirekap dengan baik jauh hari sebelumnya, Tak terkecuali, menggunakan teknologi yang canggih agar tidak banyak mengalami kendala.
“Teknologi informasi itu harus handal dan eksklusif. Dan untuk kepentingan publik yang sangat luas harus disiapkan betul dengan baik. Semoga ke depan akan semakin baik," katanya.
Sejalan dengan itu, Partai Perindo menilai, langkah KPU menghentikan grafik rekapitulasi Sirekap berpotensi memperbesar kecurigaan publik.
"Ketika Sirekap di-take down justru ini menimbulkan kegaduhan di sana-sini dan menimbulkan kecurigaan yang tinggi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perindo Ahmad Rofiq, Rabu (6/3/2024).
Rofiq menilai, langkah KPU itu kian membuka peluang terjadinya permainan liar dalam proses perhitungan suara.
Selain itu, menurut Rofiq, masyarakat juga tidak lagi bisa memantau perkembangan perhitungan suara.
“Pemilu yang penuh dengan kebrutalan ini seharusnya KPU semakin menunjukkan prosesnya dengan penuh transparansi," ujar dia. (*)
