Ganjar Dorong Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pilpres, Respon Jokowi Datar Saja
Presiden Joko Widodo
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Apa kata Jokowi?
Hal itu sempat ditanyakan ke Jokowi setelah menghadiri puncak Hari Pers Nasional 2024 di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/2/2024). Jokowi menyebut usulan itu merupakan hak berdemokrasi.
"Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa, kan," kata Jokowi singkat.
Sebelumnya diberitakan, Ganjar mengatakan hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu.
Dalam keterangannya, Senin (19/2/2024), menurut Ganjar, hak angket, yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024. Pelaksanaan pilpres diduga sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (19/2/2024).
Ganjar mengatakan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 harus disikapi. Menurutnya, partai pengusung dapat mengusulkan hak angket di DPR.
Diketahui, partai pengusung Ganjar yang berada di DPR ialah PDIP dan PPP. Menurutnya, usulan untuk mengajukan hak angket di DPR, dalam hal ini PDIP dan PPP, telah disampaikan dalam rapat TPN, pada Kamis (15/2/2024).
Tanggapan DPP Partai NasDem
Bendum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni menyebut hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024 bisa dilakukan. Namun Sahroni memastikan NasDem menunggu arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
"Bisa saja hak angket dilakukan. Tapi, kalau untuk NasDem, kita tunggu arahan Ketua Umum (Surya Paloh)," kata Sahroni saat dihubungi, Selasa (20/2/2024).
Sahroni menyebut pihaknya tidak menunggu arahan capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Menurutnya, Surya Paloh-lah yang akan memberi arahan.
"Bagaimana arah selanjutnya, kami kader siap mengikuti perintah dari Ketua Umum, kita nunggu arahan Pak Surya Paloh selaku Ketua Umum," ujarnya.
Meski begitu, Wakil Ketua Komisi III DPR ini menyebut sampai saat ini belum ada arahan khusus dari Surya Paloh. "Sejauh ini belum ada arahan," imbuhnya.
Anies: NasDem, PKS, PKB Siap
Sebelumnya, Anies Baswedan menanggapi pernyataan Ganjar Pranowo yang mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket di DPR RI terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Anies menyebut partai di Koalisi Perubahan, yakni PKB, NasDem, dan PKS, akan siap bekerja sama.
"Gini, ketika kita mendengar akan melakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai NasDem, PKB, PKS, akan siap untuk bersama-sama," kata Anies di Yusuf Building Law Firm, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024). (*)
