Sumber Daya Alam Dikeruk Habis-habisan Tapi Riau Cuma Terima Dana Bagi Hasil Rp 3,35 Triliun, Begini Respon Cawapres Cak Imin
Hamparan perkebunan kelapa sawit.
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merespon soal ketimpangan ekonomi daerah yang dialami Provinsi Riau. Kekayaan sumber daya alam yang dikeruk dari perut Bumi Lancang Kuning, tak sebanding dengan kompensasi keuangan yang diperoleh lewat dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Berdasarkan data yang diperoleh SabangMerauke News, total DBH sumber daya alam yang diperoleh Riau pada 2023 hanya sebesar Rp 3,35 triliun. Perolehan DBH itu bersumber dari sektor migas, kehutanan dan kelapa sawit.
Saat ditanya soal sikap pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) atas ketimpangan ekonomi sumber daya alam tersebut, Cak Imin menilai harusnya daerah mendapat porsi yang seimbang dari kekayaan alam yang dimiliki.
"Kita ingin sumber daya yang dimiliki daerah itu secara prioritas dinikmati masyarakatnya," kata Cak Imin kepada SabangMerauke News, saat berkampanye ke Pekanbaru, Sabtu (2/12/2023).
Saat ditanya apakah pasangan AMIN mampu menaikkan DBH yang diterima Provinsi Riau hingga 5 kali lipat, Cak Imin menyatakan hal tersebut harus diwujudkan.
"Harus, ya harus untuk Riau, termasuk juga seluruh daerah yang kaya sumber daya alam lainnya," kata Cak Imin.
Ketua Umum PKB tersebut menyatakan, posisi Riau secara ekonomi dan politik sangat strategis. Menurutnya, potensi Riau harus dilihat dalam dua elemen utama. Yakni budaya Melayu yang kental dan sumber daya yang melimpah baik migas, perkebunan dan kehutanan.
"Potensi itu harus dibangun secara seimbang dan sesuai yang dibutuhkan," kata cawapres yang mendampingi Anies Baswedan ini.
Curhat Ketua LAM Riau
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat Riau di rumah makan Pondok Khas Melayu, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau, Datuk Seri Marjohan Yusuf curhat ke Cak Imin ikhwal sumber daya alam Riau yang dikeruk habis. Marjohan mengeluh lantaran hasil alam yang dieksploitasi belum memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Riau.
Marjohan menyatakan, kemiskinan dan pengangguran di Riau masih tinggi, tak sebanding dengan kekayaan alam yang sudah diambil.
Marjohan juga menyebut kalau di kampung halamannya, banyak warga yang terpaksa mencari pekerjaan menjadi tenaga kerja di luar negeri (TKI). Hal itu karena lapangan pekerjaan yang sangat terbatas.
"Kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan terus dieksploitasi ,tapi sampai sekarang masalah pengangguran masih tinggi di Riau," kata Marjohan.
Sayangnya, pernyataan Marjohan itu tak sempat direspon oleh Cak Imin karena terbatasnya waktu karena harus menghadiri agenda lain di Pekanbaru.
Besaran DBH Sumber Daya Alam Riau
Alokasi DBH yang diterima Riau tahun 2023 ini hanya sekitar Rp3,35 triliun. Rinciannya, DBH migas hanya mencapai Rp 2,8 triliun, DBH kelapa sawit Rp 392 miliar dan DBH kehutanan hanya secuil yakni Rp 166 miliar.
Tiga sub sektor sumber daya alam disebut-sebut sebagai penopang dan penggerak ekonomi Riau, yakni minyak bumi, kelapa sawit dan kehutanan (hutan tanaman industri).
Jumlah uang DBH tersebut menimbulkan dua tanda tanya besar. Apakah kekayaan alam Riau yang telah dikeruk itu kembali ke Riau dalam jumlah dan bentuk yang sebanding? Apakah nilai ekonomi hasil eksploitasi kekayaan sumber daya alam Riau diterima oleh rakyat Indonesia di Riau dalam jumlah yang rasional?
Berikut ini akan dipaparkan jumlah penerimaan Riau dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam:
1. DBH Migas
Pada plafon APBN 2023, perolehan dana bagi hasil migas di Riau mengalami penurunan. Pemerintah Provinsi Riau hanya menerima sebesar 468 miliar.
Sementara, Bengkalis menjadi daerah di Riau yang menerima DBH Migas terbesar dengan jumlah Rp 716 miliar lebih. Sementara, pemda yang paling kecil menerima DBH Migas yakni Indragiri Hulu hanya sebesar Rp65,53 miliar. Adapun total penerimaan DBH migas untuk 12 kabupaten/ kota di Riau mencapai Rp 2,88 triliun.
Berikut Data Rinci Pendapatan DBH Migas Kabupaten Kota se-Riau:
1. Bengkalis: Rp716.671.692.000,00
2. Rokan Hilir: Rp419.068.508.000,00
3. Siak: Rp377.390.831.000,00
4. Dumai: Rp369.424.443.000,00
5. Kampar: Rp334.758.099.000,00
6. Rokan Hulu: Rp192.870.827.000,00
7. Pelalawan: Rp153.047.785.000,00
8. Kepulauan Meranti: Rp 115.076.872.000
9. Pekanbaru: Rp97.942.893.000,00
10.Indragiri Hilir: Rp82.342.739.000,00
11. Kuantan Singingi: Rp76.944.046.000,00
12. Indragiri Hulu: Rp65.538.968.000,00
2. DBH Sektor Kehutanan
DBH sektor kehutanan dikelompokkan dalam tiga bagian. Yakni Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR). Khusus untuk dana reboisasi hanya diterima oleh Pemprov Riau.
Adapun besaran defenitif dana reboisasi (DR) yang akan diterima Pemprov Riau pada 2023 mendatang hanya sebesar Rp 3,51 miliar.
Sementara itu, berdasarkan data rincian APBN tahun 2023, alokasi IIUPH-PSDH untuk Provinsi Riau hanyalah sebesar Rp 34,11 miliar.
Berikut daftar perolehan DBH Kehutanan yang diterima Riau:
1. Provinsi Riau: Rp 37.626.500.000
2. Kabupaten Pelalawan:Rp 26.305.357.000
3. Kabupaten Siak: Rp 17.128.163.000
4. Kab. Bengkalis: Rp 14.264.994.000
5. Kabupaten Indragiri Hilir: Rp 13.748.748.000
6. Kabupaten Kampar: Rp 10.098.087.000
7. Kabupaten Kuantan Singingi: Rp 8.141.977.000
8. Kabupaten Kepulauan Meranti: Rp 7.572.784.000
9. Kabupaten Indragiri Hulu: Rp 6.868.502.000
10. Kabupaten Rokan Hulu: Rp 6.579.038.000
11. Kota Dumai: Rp 5.857.061.000
13. Kota Pekanbaru: Rp 5.747.251.000
14. Kabupaten Rokan Hilir: Rp 5.314.669.000
Penerimaan DBH sektor kehutanan tersebut terbilang kecil. Mengingat luasan hutan tanaman industri (HTI) di Riau lebih dari 1,5 juta hektare.
Perolehan DBH kehutanan yang kecil ini, salah satunya disebabkan oleh rendahnya patokan harga kayu akasia dan eukaliptus yang ditetapkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya.
Padahal, patokan harga kayu bahan baku industri pulp and paper tersebut menjadi faktor pengali besaran DBH kehutanan yang diterima oleh Riau.
3. DBH Kelapa Sawit
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Kelapa Sawit.
Adapun DBH kelapa sawit bersumber dari bea keluar dan pungutan ekspor yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/ atau produk turunannya.
Sementara itu, dasar pengalokasian besaran DBH kelapa sawit yang ditentukan yakni sebesar 50 persen dari pagu DBH Sawit berdasarkan luas lahan perkebunan sawit. Sementara 50 persen lainnya dialokasikan berdasarkan produktivitas lahan sawit.
Secara total, DBH kelapa sawit yang diterima Pemprov Riau dan pemda 12 kabupaten/ kota di Riau hanya mencapai Rp 392 miliar.
Jumlah tersebut dinilai sangat kecil dan tak sebanding dengan luasan kebun sawit di Riau. Data BPS menyebut kebun sawit di Riau lebih dari 2,86 juta hektare.
Namun berdasarkan data Kementan, luasa kebun sawit di Riau lebih dari 3,4 juta hektare.
"Penerimaan DBH kelapa sawit untuk Riau jomplang dengan luasan kebun sawit yang ada di Riau. Jika menggunakan analisis cost and benefit, maka DBH kelapa sawit itu tak berarti apa-apa. Membangun satu jembatan seperti Jembatan Siak saja tak cukup. Jadi, uang sebesar itu tak berarti apa-apa untuk Riau," kata pengamat ekonomi Viator Butarbutar, pekan lalu dalam podcast Garis Tengah Media.
Berikut rincian DBH Kelapa Sawit yang diterima Riau:
1. Provinsi Riau: Rp 83.132.939.000
2. Kabupaten Bengkalis: Rp 22.160.404.000
3. Kabupaten Indragiri Hilir: Rp 43.397.030.000
4. Kabupaten lndragiri Hulu: Rp 27.305.271.000
5. Kabupaten Kampar: Rp 34.756.301.000
6. Kabupaten Kuantan Singingi: Rp 16.998.738.000
7. Kabupaten Pelalawan: Rp 33.873.165.000
8. Kabupaten Rokan Hilir: Rp 39.293.736.000
9. Kabupaten Rokan Hulu: Rp 33.687.684.000
10. Kabupaten Siak: Rp 27.419.188.000
11. Kota Dumai: Rp 16.782.649.000
12. Kota Pekanbaru: Rp 13.227.487.000. (KB-08/Malik/R-03)
