Anwar Usman Akan Diperika Secara Tertutup, Tapi Sidang Pelapor Terbuka
Pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran kode etik Anwar Usmas Cs dilakukan tertutup. foto : nasional.okezone.com
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan memeriksa perkara dugaan pelanggaran kode etik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman dan 8 hakim lainnya secara tertutup.
Jimly menjelaskan bahwa nantinya hakim konstitusi akan diperiksa secara bergantian.
"Nah itu nanti akan diperiksa, nanti jadwalnya lagi disusun. Ada yang (pemeriksaan) ramai-ramai bersembilan, ada yang satu orang, ada yang dua orang, ada yang lima orang. Sendiri-sendiri tergantung kasus laporannya," kata Jimly di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2023).
Jimly mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut akan dilakukan secara tertutup. Sedangkan sidang bagi para pelapor akan dilaksanakan secara terbuka.
"Iya (pemeriksan hakim)itu tertutup. Karena sidang ini pada dasarnya itu tertutup. Oke. Tapi kecuali tadi saya bilang karena kepentingan para pelapor, tak ada yang dirugikan, karena itu (sidang pelapor) akan terbuka," ujarnya.
Jimly pun menyampaikan bahwa minggu depan ia akan mengadakan pertemuan dengan 9 hakim konstitusi guna menyampaikan mekanisme persidangan tersebut.
"Besok, hari Senin, kami mau ada pertemuan dengan 9 Hakim Konstitusi menyampaikan mekanisme persidangan. Biar mereka siap," tutur Jimly yang saat ini juga anggota DPD RI mewakili DKI Jakarta.
Sebelumnya, Senin (16/10), MK mengabulkan sebagian Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh warga negara Indonesia (WNI) bernama Almas Tsaqibbirru Re A. dari Surakarta, Jawa Tengah.
Almas memohon syarat pencalonan capres dan cawapres diubah menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam putusan Nomor 90, berikut pendapat 9 hakim MK:
1. Hakim Anwar Usman: Setuju semua kepala daerah bisa jadi capres meski belum 40 tahun
2. Guntur: Setuju semua kepala daerah bisa jadi capres meski belum 40 tahun
3. Manahan: Setuju semua kepala daerah bisa jadi capres meski belum 40 tahun
4. Enny: Setuju Gubernur bisa jadi capres meski belum 40 tahun
5. Daniel: Setuju Gubernur bisa jadi capres meski belum 40 tahun
6. Wahiduddin Adams: menolak
7. Saldi Isra: menolak
8. Arief Hidayat menyatakan gugatan seharusnya tidak diterima
9. Suhartoyo menyatakan gugatan seharusnya tidak diterima. (*)
