Proyek APBN Solo Melimpah di Era Gibran, Ada Indikasi Nepotisme?
Pertumbuhan ekonomi Solo meningkat di era Gibran. foto : Detikcom
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Wali Kota Solo Gibran Rakambuning Raka menjadi perbincangan setelah sempat digadang-gadang bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024.
Ditengah perbincangan itu, Gibran sendiri mengklaim selama memimpin Solo, dirinya berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi daerahnya hingga 6,25 persen dari sebelumnya hanya minus 1,74 persen.
Namun demikian, di lini masa, banyak pihak yang meragukan kemampuan putra sulung Presiden Jokowi tersebut.
Alasannya karena pembangunan infrastruktur Solo yang bersumber dari APBN pemerintah pusat, sejak dua tahun terakhir memang meningkat sangat pesat.
Pasalnya, entah kebetulan atau tidak, di era Gibran menjabat Wali Kota Solo dan ayahnya menjabat Presiden RI, banyak proyek pemerintah pusat digeber di Kota Surakarta. Kondisi menguntungkan yang belum tentu didapat di daerah lainnya di Tanah Air.
Terkait hal itu, Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berujar belanja pemerintah pusat yang terbilang jor-joran di Kota Surakarta bisa mengarah pada indikasi nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan.
"Termasuk indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan nepotisme karena ada preferensi khusus dari pembangunan dengan BUMN atau belanja pemerintah pusat masuk ke infrastruktur di daerah yang kepala daerahnya memiliki kedekatan hubungan keluarga," kata Bhima, Jumat (20/10/2023).
Menurut Bhima, prinsip pengelolaan APBN seharunya menciptakan pemerataan pembangunan. Sehingga rasanya kurang elok apabila hanya daerah tertentu, seperti Solo, saja yang mendapatkan keistimewaan dana APBN.
Dana anggaran APBN dan BUMN untuk pembangunan belasan proyek infrastruktur besar di kampung halaman Presiden Jokowi tersebut tentunya bisa berimplikasi negatif, misalnya munculnya kecemburuan daerah lainnya.
"Bisa buat ketimpangan antara Solo dengan daerah Jawa Tengah lainnya," ungkap Bhima. Menurut analisanya, ketimpangan anggaran dari pusat untuk Solo dan daerah lainnya bisa dilihat dari kontribusi sektor konstruksi dalam menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Di mana sejatinya apabila dibedah lebih dalam, kontribusi uang APBN dari pemerintah pusat terhadap PDRB Kota Surakarta tersebut sangat signifikan.
“Dampaknya kan terjadi kenaikan kontribusi sektor konstruksi menjadi 26 persen terhadap PDRB Solo di 2022. Padahal besarnya kontribusi sektor konstruksi infrasturktur bukan berasal dari belanja pemerintah Solo," ungkap Bhima.
Ia menyoroti belanja dalam APBD Kota Surakarta yang hanya naik 0,96 persen, namun di sisi lain pembangunan infrastruktur fisik di kota yang luasnya hanya 44 kilometer persegi tersebut terbilang masif.
"Di tahun yang sama belanja pemerintah Solo cuma naik 0,96 persen year on year. Artinya uang untuk bangun infrastruktur berasal dari luar Solo, indikasi pakai banyak dana BUMN dan APBN pusat. (*)
