Meski Tak Ada Menteri NasDem Tersisa di Kabinet, Surya Paloh Tetap Dukung Jokowi Sampai 2024, Ini Alasannya
Dua menteri asal NasDem yakni Johnny Gerrad Plate dan SYL berurusan dengan hukum.
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Dua menteri asal Partai NasDem harus menanggalkan jabatannya karema terjerat kasus dugaan korupsi. Keduanya yakni eks Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate dan yang terbaru Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
NasDem sebagai salah satu pentolan partai pengusung Presiden Jokowi dalam dua kali pilpres yakni 2014 dan 2019, ketiban sial dua menteri kader utamanya tak tuntas menjalankan jabatan karena kasus hukum.
Meski demikian, NasDem ngotot tetap berada dalam pemerintahan jilid dua Presiden Jokowi. Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni menyatakan, partainya bakal tetap mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pemerintahan hingga akhir jabatan.
"Ketua Umum (Surya Paloh) belum ada perintah untuk menarik diri dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ketua Umum konsen bahwa tetap mendukung Jokowi sampai masa akhir jabatan 2024," kata Sahroni dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10/2023).
Sahroni menyampaikan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berkomitmen mendukung kepemimpinan Jokowi, meskipun tidak lagi tersisa menteri Nasdem dalam kabinet.
"Itu perintah ketua umum. Jadi enggak ada urusan pokoknya, ketua umum tetap konsennya adalah dukung Presiden Jokowi sampai masa akhir jabatan 2024," ujar Sahroni.
Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengundurkan diri dari jabatan Mentan karena terlibat dalam kasus dugaan pemerasan, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Pertanian. Proses hukum terhadap SYL pun sedang berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara, Johnny Gerard Plate diberhentikan dari jabatannya sebagai Menkominfo setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.
Johnny terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai 2022.
Bantah Aliran Uang ke Partai
Ahmad Sahroni juga membantah adanya aliran dana yang berasal dari hasil korupsi mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke partainya. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkap ke pers bahwa ada aliran uang mencapai miliaran rupiah mengalir ke NasDem.
"Saya selaku bendahara umum partai membantah apa yang disampaikan pimpinan KPK oleh Pak Alex marwata terkait dengan aliran dana ke Partai Nasdem," kata Sahroni.
Sahroni pun mengaku telah mengecek rekening resmi milik Nasdem setelah pernyataan pimpinan KPK itu. Usai dicek, dia tak mendapati transferan di luar kepentingan partai dalam rekening tersebut.
"Saya selaku bendahara umum tadi malam sudah mengecek langsung ke rekening partai, resmi rekening partai bahwa kami tidak pernah menerima aliran dana dari informasi yang Pak Alex sampaikan," ujar dia.
Lebih lanjut, dia juga menyayangkan pernyataan itu disampaikan secara terbuka oleh pimpinan KPK itu kepada publik. Sahroni menilai, pernyataan Wakil Ketua KPK itu telah merugikan partainya.
"Yang kita sayangkan kenapa mengasumsikan langsung bahwa aliran tersebut ke Partai Nasdem. Ini sangat merugikan kami karena secara terbuka Pak Alex menyampaikan ini sebagai informasi yang diduga adalah aliran ke partai," ucapnya. (*)
