Hebat! BRK Syariah Jadi BPD Pertama di Indonesia Lakukan Pemadanan NIK Nasabah, Dapat Apresiasi Kemendagri
BRK Syariah menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) pertama di Indonesia yang telah melakukan pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasabah. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Terobosan demi terobosan terus dilakukan oleh manajemen PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). Terbaru, bank kebanggaan masyarakat Riau dan Kepri ini menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) pertama di Indonesia yang telah melakukan pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasabah.
Kebijakan manajemen BRK Syariah tersebut sebagai bentuk komitmen manajemen dalam menjalankan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2023. Hingga saat ini, sudah ada sebanyak 1.194.562 NIK nasabah yang dilakukan pemadanan datanya.
Tim Pengolahan Data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Nisa menjelaskan, apa yang dilakukan oleh BRK Syariah ini merupakan yang pertama di jajaran BPD se Indonesia.
“Untuk kelompok perbankan BPD, sampai saat ini baru BRK Syariah yang melakukan pemadanan data, setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri,” kata Nisa di Gedung Menara Dang Merdu PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), Kamis (21/09/2023).
Nisa menjelaskan, kerja sama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dengan BRK Syariah mencakup pemanfaatan NIK dan basis data kependudukan sehingga tertata rapi dan akan memudahkan lembaga keuangan dalam melakukan verifikasi data nasabah.
Menurutnya, pemanfaatan NIK dalam setiap transaksi di industri keuangan khususnya dan dalam pelayanan publik pada umumnya merupakan penjabaran komitmen kuat dari Kementerian Dalam Negeri untuk mewujudkan Single Customer information File (Single CIF).
"Dalam hal setelah dilakukan pemadanan data terdapat ketidaksesuaian data di bank dengan data Dukcapil, maka informasi profil nasabah yang tercatat di BRK Syariah dapat dikinikan sehingga mencegah peluang tindakan penyalahgunaan data Nasabah,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Fajar Restu Febriansyah mengatakan kerja sama ini merupakan upaya peningkatan layanan kepada nasabah. Pasalnya, bank akan lebih cepat dan mudah dalam mengakses data nasabah secara lebih akurat dan komprehensif.
Akses yang mudah akan mempercepat standar layanan bagi nasabah dan pencegahan tindakan kejahatan melalui pemalsuan identitas. Hal ini akan membuat proses verifikasi data yang mudah dan memberikan kenyamanan bagi nasabah.
“Selain untuk mempercepat layanan nasabah, melalui kerja sama ini bank dapat melakukan mitigasi risiko khususnya menghindari pemalsuan data dan rekening fiktif,” katanya.
Lebih lanjut, Fajar Restu meyakini kerja sama ini bermanfaat besar bagi industri perbankan yang mengusung asas kehati-hatian dalam bisnisnya. Basis data kependudukan yang tertata rapi akan memudahkan lembaga keuangan dalam melakukan verifikasi data nasabah.
Pemimpin Bagian AML dan CTF BRK Syariah, Nety Supiaty menerangkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), BRK Syariah melakukan pembayaran PNBP dari pemadanan data NIK Nasabah yang telah dilakukan. (*)
