Netizen Dukung Ahok Perintahkan PHR Balik Kandang ke Riau Bukan 'Ngekost' Sewa Kantor Mewah Jakarta: Keren, Coba Kalau Jadi Dirut Pertamina!
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Langkah Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang membongkar praktik sewa kantor mewah PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Jakarta didukung penuh sejumlah netizen. Warganet pun meminta agar PHR bermarkas utama di wilayah operasionalnya yakni Blok Rokan, Riau.
Warganet turut menyindir manajemen PHR yang lebih memilih menyewa kantor mewah di Jakarta. Menurut mereka, hal tersebut adalah tindakan pemborosan keuangan perusahaan negara.
"Keren kebijakan komisaris nya, bukti nyata yg benar2 peduli dan care terhadap perkembangan perusahaan," tulis netizen Hartxxx dalam kolom komentar Facebook berita SabangMerauke News.
"Satu persatu persoalan di pertamina di preteli Ahok.....itu karena posisinya di plot sebagai preskom.....coba klo dirut, seabrek persoslan akan ditangani sekaligus dah," demikian komentar warganet Dafxxx.
BACA JUGA: Ahok, Kantor Mewah PHR di Jakarta dan Janji Manis Blok Rokan Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi
Menurut salah seorang netizen Ivaxxx, kebijakan berkantor di Jakarta rentan terhadap potensi mark up yang bisa saja memperkaya oknum tertentu.
Sebelumnya, Ahok menyentil PHR dan anak perusahaan Pertamina yang menyewa kantor mewah di Jakarta. Ahok meminta agar PHR dkk segera balik kandang dan berkantor di wilayah operasionalnya, salah satunya karena alasan efisiensi keuangan.
Adapun wilayah operasional utama PHR berada di Blok Rokan Provinsi Riau, meski areal kerjanya terbentang mulai dari Aceh sampai Sumatera Selatan.
Menurut Ahok, keberadaan kantor PHR dan sejumlah anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Jakarta tidak efektif dan efisien. Selain itu juga telah menguras keuangan perusahaan mencapai Rp 300 miliar lebih untuk sewa kantor, belum termasuk biaya operasional.
Ahok tidak memberikan batas waktu yang detil soal waktu kepindahan kantor PHR tersebut. Menurutnya, saat ini Direksi PT PHE sebagai sub holding PHR sedang mempelajarinya.
"BOD (Direksi) PT PHE sedang pelajari dan putuskan," terang Ahok singkat kepada SabangMerauke News, Rabu (19/7/2023) lalu.
Pernyataan Ahok tersebut direspon datar oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno. Kata Eddy, pemindahan sejumlah kantor anak usaha PT Pertamina (Persero) dari Jakarta ke dekat wilayah kerja merupakan keputusan direksi.
"Kalau mereka (direksi) ingin menindaklanjuti apa yang diputuskan oleh Dewan Komisaris, kami persilakan, dan tentu kami tidak punya alasan untuk menolak jika itu tujuannya untuk efisiensi," ujar Wakil ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno kepada media, Sabtu (22/7/2023).
Berbeda respon, komentar Eddy justru disoroti miring oleh sejumlah netizen. Menurut mereka, pernyataan Eddy tidak tegas, namun seharusnya mendukung sikap Ahok.
"Pernyataan dpr kurang tegas, jangan silahkan, tapi dukung 100% kebijakan dari komisaris ini. Jangan dilihat siapa yg bicara, tapi apa yg dibicarakan," tulis Waluxxx dalam komentarnya.
"DPR Lebay," sindir netizen Aguxxx.
Berikut sejumlah komentar netizen yang mendukung sikap buka-bukaan Ahok:
"Mantab pernyataannya. Bravo Ahok..!!, tulis Adexxx.
"Orang jujur dan tegas banyak "musuhnya", libas pak BTP perusahaan yang menghambur-hamburkan duit negara untuk sewa kantor, komentar Arixxx.
"Sdh trilyunan uang negara diselamatkan pk ahok mulai dari koreksi biaya pembangunan kilang 85 trilyunan, fasilitas kredit nilainya jor joran dll dll tks pak ahok," tulis Parjxxx.
"Harus dimaklumi, jgnkan kantor, berak aja kalau bisa jgn sampai di riau," sindir Musxxx.
"Karena Usulan pak Ahok bagus, DPR ngga berani nentang, dia cocok jadi Dirut Pertamina," komentar Bayxxx.
"Angkat orang yg punya integritas," tulis netizen Bagaxxx.
Berkantor di Wilayah Operasional
Ahok mengeritik soal pembukaan kantor anak usaha PHE di Jakarta. Salah satunya gedung kantor mewah PT PHR yang beralamat di Jalan Dr Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan. Semestinya, kata Ahok, kantor tersebut dipindahkan ke wilayah operasional perusahaan yakni di Pulau Sumatera.
"Kita bicara hulu Rokan, PHR. Masak kantor pusatnya ada di gedung mewah di Kuningan, terus sewa lagi. Kenapa enggak pakai kantor yang ada di Rokan?," kata Ahok kepada media di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (18/7/2023) lalu.
Ahok membandingkan antara PHR dengan Chevron saat dulunya menjadi pengelola Blok Rokan. Menurutnya, Chevron berkantor pusat di Jakarta karena perusahaan itu memiliki sektor usaha lain dan berkepentingan punya urusan dengan SKK Migas dan institusi lain dalam menjalankan usahanya.
PHR menjadi pengelola Blok Rokan usai masa kontrak PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) tidak diperpanjang oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Per 9 Agustus 2021 silam, PHR resmi menjadi operator Blok Rokan yang dikenal memiliki cadangan minyak besar di Tanah Air.
Ahok menginginkan seluruh kantor anak usaha Pertamina pindah ke wilayah operasional sesuai dengan sektor bisnisnya, tidak lagi di Jakarta. Kantor mewah perusahaan di Jakarta dinilai tidak efisien dan efektif.
Ia ingin agar seluruh anak usaha PHE berkantor di wilayah kerja masing-masing, sehingga tak perlu menyewa kantor pusat di Jakarta.
Wilayah kerja PHE dibagi menjadi 5 regional, meliputi 40 wilayah kerja domestik yang terdiri dari 27 blok operator dan 13 blok non-operator, serta 27 wilayah kerja internasional di 13 negara meliputi kawasan Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Timur Tengah.
Secara rinci, untuk 5 wilayah regional tersebut yakni mencakup Regional Sumatera yang pengelolaannya diberikan ke PHR, Regional Jawa dikelola PT Pertamina EP (PEP), Regional Kalimantan dikelola PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Regional Indonesia Timur dikelola PT Pertamina EP Cepu (PEPC), serta Regional Internasional dikelola PT Pertamina Internasional EP (PIEP).
"Masak PHE saja sewa kantor mau Rp 300-an miliar? Kenapa enggak ke sana saja?," kata Ahok.
Didukung Elemen Daerah
Kantor pusat PHR di Jakarta yang disebut mewah sudah ada sejak era kepemimpinan Jaffee Arizon Suardin menjabat Direktur PHR beberapa tahun silam. Sejak Senin (22/5/2023) lalu, kursi panas orang nomor satu di PHR dipegang oleh Chalid Said Salim. Jaffee sebelumnya bertugas sebagai Direktur PHR sejak 6 Mei 2021 silam.
Ikhwal berkantornya PHR di Jakarta sudah lama menjadi sorotan masyarakat, termasuk pemerintah daerah di Riau dan pelaku usaha lokal. Elemen daerah menginginkan agar PHR berkantor di Riau sebagai daerah operasional migas terbesar yang digarap PHR.
Sejak PHR mengelola Blok Rokan yang dikenal dengan 'Era Blok Rokan Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi', justru komunikasi dengan perusahaan terasa semakin jauh dan sulit. Padahal, semula warga lokal berharap rentang komunikasi bisa dipersingkat.
"Kami saja pun makin sulit berurusan. Kami kira dulu urusan makin gampang karena Blok Rokan dikelola anak bangsa, BUMN. Tapi justru makin sulit. Ngapain berkantor di Jakarta, di Riau kan banyak gedung yang ditinggalkan Chevron dulu," kata seorang pelaku usaha lokal di Pekanbaru, Rabu (19/7/2023).
Ia mendukung sikap Ahok untuk segera mengembalikan kantor PHR ke kandang utamanya di Riau.
"Sudah tepat sikap dari Pak Ahok. PHR memang harus berkantor pusat di Riau. Karena di sini basis bisnisnya, urusan ke Jakarta semua bisa serba online," kata pengusaha tersebut.
Chevron meninggalkan beragam aset berupa gedung yang besar dan luas. Misalnya perkantoran di Rumbai, Pekanbaru yang bisa dipakai sebagai kantor PHR.
"Banyak kok fasilitas yang bisa dijadikan kantor PHR. Di Rumbai Pekanbaru, di Duri juga ada. Kurang mewah apa itu? Jadi ngapain harus bayar sewa mahal-mahal dan jauh pula di Jakarta," tegasnya.
Respon PHR dan PHE
Sekretaris Perusahaan PT PHR, Rudi Ariffianto tidak menjelaskan secara gamblang soal angka biaya sewa kantor yang dipersoalkan Ahok tersebut. Ia hanya menyebut biaya sewa dilakukan seefisien mungkin dan sesuai kebutuhan.
"Pada prinsipnya sewa itu telah diupayakan seefisien mungkin dan sesuai kebutuhan yang ada," kata Rudi dalam keterangan tertulis diterima SabangMerauke News, Kamis (20/7/2023).
Rudi mengklaim rencana relokasi kantor PHR di Jakarta masih dalam dalam proses kajian.
Sekretaris Perusahaan PT PHE Arya Dwi Paramita menerangkan, sentilan Ahok tersebut akan dijadikan evaluasi oleh perusahaan.
"Kami melakulan evaluasi untuk bisa mendapatkan yang terbaik dan terus melakukan improvement ke depannya," terang Arya saat dikonfirmasi SabangMerauke News, Kamis (20/7/2023). (*)
