Banyak Warga Kepulauan Meranti Doyan Jadi TKI di Malaysia, Polres Ungkap Potensi Perdagangan Orang
DPRD Kepulauan Meranti menggelar rapat bersama kepolisian, Kamis (20/7/2023). Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Meranti menilai wilayah hukumnya rawan menjadi daerah transit perdagangan orang (human trafficking). Antusiasme warga Kepulauan Meranti untuk berangkat ke Malaysia perlu diantisipasi agar tidak terjebak dalam praktik perdagangan manusia.
Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Andi Yul menyatakan pihaknya telah membentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini mengingat wilayah Kepulauan Meranti merupakan daerah transit, penerima dan pengiriman trafficking in person dengan modus operandi yang beraneka ragam.
"Polda Riau dan Polres Meranti berupaya menanggulangi khusus trafficking in person bekerjasama dengan instansi terkait dan luar negeri, khususnya Polisi Diraja Malaysia (PDRM)," kata AKBP Andi Yul dalam rapat bersama DPRD Kepulauan Meranti, Kamis (20/7/2023).
Pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan TPPO. Yakni lewat kegiatan preemtif dengan memberikan sosialisasi melalui bermacam kegiatan kemasyarakatan. Sementara tindakan preventif dengan melakukan patroli di tempat rawan terjadinya TPPO, dan solusi penegakan hukum dibuktikan dengan beberapa kasus TPPO yang telah ditanganinya.
"Dalam mengantisipasi TPPO di Meranti, kita berharap agar pemerintah daerah dan instansi vertikal bisa mendukungnya secara aktif," harapnya.
Menurutnya, kejadian penumpukan penumpang di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang tujuan Malaysia perlu diantisipasi. Terlebih dengan antusiasnya masyarakat yang ingin menjadi pekerja migran di negara jiran Malaysia.
Beberapa pekan lalu, penumpukan penumpang di Pelabuhan Tanjung Harapan memicu aksi rebutan tiket kapal tujuan Malaysia. Sejumlah pihak menyebut keberangkatan warga Meranti ke Malaysia dengan paspor pelancong, namun ditengarai justru mencari pekerjaan ke negeri jiran tersebut.
Hal tersebut membuka potensi terjadinya praktik pekerja migran ilegal berangkat ke Malaysia yang berisiko secara hukum, termasuk minim perlindungan di Malaysia.
Ketua DPRD Fauzi Hasan berharap kejadian penumpukan penumpang di pelabuhan Tanjung Harapan pada 14 Juli lalu bisa diatasi.
"Mudah-mudahan dengan diadakan rapat bersama ini bisa didapatkan solusi terbaik bagi penyelesaian persoalan yang sedang kita hadapi saat ini," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I Eka Yusnita mengapresiasi tindakan Polres Meranti dalam mengantisipasi dan menangani TPPO selama ini.
"Hal ini perlu kita lanjutkan secara bersama agar permasalahan serupa tidak terjadi lagi di Meranti," ucapnya.
Kabag Ops Polres Kepulauan Meranti Kompol Yudi menilai penumpukan penumpang yang terjadi tidak hanya diakibatkan banyaknya masyarakat yang ingin berangkat ke Malaysia untuk berkerja, namun ada juga keperluan lain.
"Dikarenakan persoalan itu, kita berkoordinasi dengan pihak pelabuhan untuk mendahulukan masyarakat yang ingin bekerja ke Malaysia dengan memberikan kupon agar tidak terjadi penumpukan. Tapi tetap dengan catatan bahwa yang bersangkutan telah memiliki dokumen yang sah," beber Yudi. (R-01)
