Proyek Gedung Perpustakaan Kepulauan Meranti Alami Keterlambatan Pekerjaan 12,7 Persen, PPK Ngaku Tak Akan Pasang Badan
Plt Bupati Kepulauan Meranti, Asmar meninjau proyek gedung perpustakaan baru-baru ini. Foto: Ali Imron
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Proyek pembangunan Gedung Perpustakaan Kepulauan Meranti di Kecamatan Tebingtinggi mengalami deviasi atau keterlambatan pekerjaan di angka minus 12,7 persen. Hal tersebut terungkap dari hasil gelar Show Cause Meeting (SCM) pertama dengan konsultan, kontraktor pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perpustakaan.
Asisten II Sekretariat Daerah Kepulauan Meranti,
Suhendri menyebut informasi yang diterimanya terjadi deviasi sebesar 12,7 persen pengerjaan proyek senilai Rp 9.636.567.785 tersebut.
"Jangan sampai tidak selesai. Andai nantinya tidak selesai, maka DAK kita tahun berikutnya akan berkurang. Dari informasi yang kita dapatkan proyek ini terjadi deviasi sebesar 12,7 persen," kata Suhendri.
Menurutnya, kontraktor pelaksana proyek diduga mengalami kekurangan tenaga kerja dan material pendukung. Meski demikian, pelaksana proyek sepakat akan melakukan penambahan tenaga kerja, material dan kebutuhan lain untuk menggesa proses pembangunan.
"Terkait hal itu akan ada penambahan jumlah tenaga kerja, material dan lain-lain. Kami harapkan solusi ini segera dilaksanakan oleh pihak kontraktor dan konsultan bersama OPD. PPK atau PA untuk melaksanakan pengawasan tanpa menghilangkan aspek kualitas kalau pekerjaan itu dilaksanakan secara terus menerus," kata Suhendri lagi.
"Sekali lagi kami tegaskan, kontraktor dan pengawas kami harapkan mengawasi pekerjaan ini sesuai dengan time schedule yang ada dalam kontrak," kata Suhendri lagi.
Pelaksana Tugas Bupati Kepulauan Meranti Asmar juga meminta pengerjaan proyek pembangunan Gedung Perpustakaan selesai tepat waktu dengan kualitas terjamin.
"Kontraktor dan konsultan, kami minta proyek ini selesai dengan waktu dan target yang telah ditentukan," kata Asmar saat meninjau proyek pembangunan Perpustakaan, beberapa waktu lalu.
Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakri Adnan saat dikonfirmasi mengakui adanya keterlambatan dalam proyek tersebut hanya karena alasan klasik.
"Alasannya klasik, rekanan kontraktor-nya mengaku tidak punya duit, kita pun serba salah jadinya," kata Bakri, Senin (17/7/2023).
Ia menegaskan akan tetap bekerja sesuai peraturan. Saat ini pencairan anggaran proyek baru disalurkan sebesar 20 persen.
"Kami akan bekerja sesuai aturan. Saya pun tak mungkin pasang badan kalau proyek nya bermasalah. Yang jelas kalau sampai SCM tiga dan masih juga tidak ada progres, kita rekomendasi putus kontrak,” ujar Bakri.
Bakri mengaku merasa risih dengan banyaknya pihak yang menyoroti proyek tersebut.
"Saya heran saja kok banyak pihak yang menyoroti pekerjaan ini. Padahal deviasi nya baru 12 persen. Kalau mau disorot ada tuh pembangunan dermaga pelabuhan yang deviasi-nya 30 persen," ungkapnya.
Fauzi dari CV Citratama Arsitek selaku konsultan pengawas proyek mengatakan pihaknya
telah menyarankan kontraktor menambah jumlah tenaga kerja untuk mengatasi keterlambatan itu.
"Kita sudah mengusulkan dan menyarankan kepada rekanan kontraktor untuk menambah tenaga kerja, menambah jam lembur dan material. Mudah-mudahan waktunya terkejar dengan menjalankan itu semua," tuturnya.
Sementara itu Site Manajer PT Raja Mandala Utama, Hernadi mengaku akan menjalankan solusi yang telah diberikan.
"Kami akan melaksanakan usulan seperti yang disampaikan konsultan untuk menambah tenaga kerja dan material yang diperlukan, mudah-mudahan dalam waktu lima bulan ke depan bisa terkejar," ucapnya. (R-01)
