Proposal Damai Prabowo Ditolak Keras Ukraina: Ini Seperti Rencana Rusia Bukan Indonesia, Aneh!
Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS - Proposal damai yang diajukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Ukraina. Bahkan Ukraina yang tengah berseteru panjang dengan Rusia menyebut proposal damai Prabowo tersebut sebagai rencana aneh.
“Kedengarannya ini seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia,” kata Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov dilansir Al Arabiya mengutip AFP.
“Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini," kata Oleksii Reznikov lagi.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengemukakan gagasan damai antara Ukraina-Rusia pada KTT pertahanan Dialog Shangri-La di Singapura.
Usulan itu termasuk penghentian segera permusuhan, gencatan senjata pada posisi saat ini, dan zona demiliterisasi yang akan dijamin oleh pengamat dan pasukan penjaga perdamaian PBB.
Prabowo juga menyarankan sebuah referendum di wilayah yang disengketakan yang diselenggarakan oleh PBB.
Juru bicara luar negeri Ukraina Oleg Nikolenko juga menolak usulan rencana Prabowo tersebut. Ia menyebut bahwa posisi Ukraina adalah Rusia harus menarik pasukan dari teritorial Ukraina.
Nikolenko mengatakan Rusia telah melakukan tindakan agresi, menduduki teritorial Ukraina, dan setiap proposal gencatan senjata memberi kesempatan pasukan Rusia untuk menyatu kembali dan memperkuat diri.
"Tidak ada teritorial yang dipersengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia untuk mengadakan referendum di sana,” katanya.
“Dalam wilayah yang diduduki, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Rusia kini berusaha dengan segala cara yang mungkin untuk mengganggu serangan balasan Ukraina," kata Nikolenko.
Rusia membantah tuduhan Ukraina tentang kejahatan perang dan genosida. Sementara pemerintah Indonesia yang menyukai diplomasi nonblok, sebelumnya telah berupaya menengahi perdamaian.
Presiden Indonesia Joko Widodo telah melakukan perjalanan ke Kyiv dan Moskow dan bertemu dengan para pemimpin negara tahun lalu, sementara negaranya memimpin blok ekonomi utama G20.
Proposal damai Prabowo juga dikritik oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell.
“Kita perlu membawa perdamaian ke Ukraina,” tetapi itu harus menjadi “perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan,” kata Borrell, mengomentari usulan Indonesia.
Indonesia memberikan suara mendukung resolusi PBB yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, tetapi belum menerapkan sanksi ekonomi terhadap Moskow. (*)
