Ini Respon KSAD Jenderal Dudung Usai Megawati Kritik Pembentukan Kodam di Tiap Provinsi
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Foto: wikipedia
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Wacana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di setiap provinsi sempat dikritik oleh Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri. Mega mempertanyakan alasan pembentukan Kodam karena kondisi saat ini negara tidak dalam keadaan perang.
"Katanya mau dibuat di tiap tempat, Kodam. Pak sudah lah dulu Pak. Ini enggak ada perang, satu. Kedua, apa kita juga mau perang?" kata Megawati saat memberikan sambutan acara Peluncuran Buku di Hari Jadi ke-58 Lemhannas RI Tahun 2023, Sabtu (20/5/2023) lalu.
Lantas, bagaimana respon Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman terhadap kritik Megawati tersebut?
Dudung menyatakan pembentukan Kodam di tiap provinsi bukan terkait urusan perang.
"Bukan masalah perang dan tidak perang," kata Dudung kepada wartawan di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Bantul, DIY, Senin (21/5/2023).
Dudung mengatakan rencana penambahan Kodam mulanya disampaikan oleh menteri pertahanan kepada Dudung selaku Kepala Staf TNI AD. Wacana ini, menurut dia, berkaca pada transformasi institusi kepolisian.
"Menyampaikan kepada kepala staf AD, ini perlu dibuat kodam karena polisi kan dulu ada tipe A, tipe B, tipe C. Tipe C itu (dipimpin) kolonel, tipe B brigjen, tipe A itu mayjen. Sekarang (kepala) polisi di setiap provinsi sudah bintang dua semua. Nah sementara angkatan darat masih ada kolonel, danremnya itu," papar Dudung.
Menurut Dudung, tak setiap provinsi memiliki kodam yang dipimpin oleh seorang pangdam. Dia mencontohkan Kodam II/Sriwijaya yang meliputi wilayah Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung.
Mantan Pangdam Jaya ini pun menyebut wacana penambahan kodam sebagai respons tuntutan perkembangan zaman.
"Kita kan di setiap provinsi kan tidak semuanya pangdam, ada seperti di Lampung, itu provinsi. Kapoldanya (Lampung) bintang 2, danremnya bintang 1, artinya tuntutan zamannya juga seperti ini. Sekarang sudah begitu kompleks permasalahan, maka perlu di masing-masing perlu ada kodam," terangnya.
Dudung melanjutkan, wacana setelah disampaikan kepadanya lalu diteruskan dan disetujui oleh Panglima TNI. Kini, usulan ini tengah digodok oleh Mabes TNI sebelum nantinya dilanjut ke meja Kementerian Pertahanan.
"Kemhan kan nanti ke menPAN (MenPAN RB), menpan ke presiden," pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati dalam acara di Lemhanas, Sabtu (20/5/2023) lalu sempat mengingatkan soal perjuangan para pendiri bangsa. Mulai dari Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Sjahrir, hingga Bung Tomo. Ia mengenang masa kepemimpinan sang ayah Sukarno saat menjadi Presiden RI. Ia menuturkan dahulu tak ada kodam, tapi laskar-laskar.
Laskar-laskar itu disebutnya berfungsi untuk menjaga keutuhan negara. Ia mengatakan saat ini lebih baik mengantisipasi atau menghindari perang.
"Angkatannya harus bagus, jangan mau-maunya sendiri, memperkaya diri," tegas Ketua Umum PDI Perjuangan ini. (*)
