Kritik Keras Subsidi Kendaraan Listrik, Wakil Ketua DPR dari NasDem Miris Subsidi Pupuk Anjlok: Gunakan Akal Sehat dan Nurani Bernegara!
Pemberian subsidi negara untuk pembelian kendaraan listrik dinilai tak berpihak pada maayarakat bawah. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Perdebatan soal kebijakan pemberian subsidi pemerintah untuk kendaraan listrik makin panas. Bermula dari kritik keras calon presiden Anies Baswedan yang menilai subsidi itu tak tepat sasaran, kini protes kembali digencarkan oleh kalangan politisi di Senayan.
Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mempertanyakan pemberian subsidi kendaraan listrik justru dilakukan saat pembeliannya harus antre berbulan-bulan. Artinya, kata Gobel, tidak ada masalah permintaan mobil listrik tersebut.
Menurutnya pemerintah tak seharusnya turun tangan dengan memberikan subsidi kendaraan listrik. Sebaiknya, pemerintah turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan.
"Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa," kata Gobel dalam keterangan resmi, Senin (15/5/2023).
Politisi Partai NasDem ini mengingatkan pemerintah seharusnya fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik.
Ia mengatakan sektor-sektor tersebut seharusnya mendapat gelontoran subsidi lebih besar dari pemerintah, karena mereka lah yang sebenarnya paling berhak dibantu.
"Subsidi untuk yang papa, bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" kritik Gobel.
Gobel menjelaskan, di tengah pemberian subsidi kendaraan listrik, namun anggaran untuk subsidi pupuk mengalami penurunan terus dalam lima tahun belakangan. Menurut data yang ia pegang, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, pada 2020 Rp 31 triliun, pada 2021 Rp29,1 triliun, pada 2022 Rp 25,3 triliun, dan pada 2023 Rp24 triliun. Artinya dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun.
Gobel mengaku ia selalu menerima pengaduan dari para petani yang mengadu sulit mendapatkan pupuk saat masa tanam. Namun, saat panen harga gabah jatuh dan hasil produksinya pun tak diserap Bulog karena kualitas gabahnya medium sehingga tak sesuai kriteria BUMN pangan tersebut.
Selain teknis dan edukasi, pemanfaatan instrumen fiskal dan APBN juga disebut tidak kalah penting. Menurutnya, APBN adalah instrumen sangat penting dalam melakukan perubahan bangsa.
"APBN didistribusikan ke mana dan untuk siapa. Ini yang harus dilihat mengapa Indonesia tak maju-maju," katanya.
DPR kata Gobel, akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk membahas anggaran subsidi kendaraan listrik.
"Sebagai pimpinan DPR, saya prihatin sekali dengan subsidi mobil listrik ini. DPR, melalui Komisi XI, akan mendorong untuk mengundang Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk membahas anggaran ini. Mana yang mau kita prioritaskan dan mendesak," kata Gobel.
Sebelumnya, calon presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan menggencarkan kritik keras terkait langkah jor-joran program mobil listrik yang dikampanyekan pemerintah. Aksi tebar subsidi terhadap pembelian mobil listrik yang digencarkan pemerintah saat ini dinilainya tak tepat sasaran.
Menurut Anies, kebijakan mobil listrik justru akan memperparah kemacetan di jalanan. Sebab pengadaan mobil listrik akan menambah jumlah kendaraan mobil yang beredar di jalanan.
"Mereka tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Justru akan menambah jumlah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," kata Anies dalam pidatonya saat deklarasi Relawan Amanat Indonesia (ANIES) di Jakarta yang disiarkan langsung lewat channel YouTube, Minggu (7/5/2023) kemarin.
Anies menilai pemberian subsidi mobil listrik bukanlah solusi untuk mengatasi permasalahan polusi udara.
"Soal polusi udara, solusinya bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Pemilik-pemilik mobil listrik adalah mereka yang tidak membutuhkan subsidi," tegasnya.
"Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Pemerintah harus memastikan sumber daya yang diberikan pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat," sambungnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengklaim emisi karbon mobil listrik per kapita dan per kilometer dari mobil listrik sebenarnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak.
"Karena bus memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit," tegasnya.
Respon Menteri Jokowi
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pun sudah merespon kritikan Anies terhadap program subsidi mobil listrik. Luhut menegaskan bahwa pemberian subsidi mobil listrik merupakan hal yang tepat dilakukan. Hal tersebut lantaran sudah adanya studi komperensif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
"Sebenarnya mengenai mobil listrik ini, sudah ada studi yang kompetensif mengenai ini. Jadi saya kira ya seluruh dunia, jangan hanya kita. Jadi kita jangan melawan arus dunia juga," kata Luhut, Selasa (9/5/2023) lalu.
Dia menegaskan bahwa orang yang mengkritik terkait dengan subsidi mobil listrik tersebut tidaklah benar.
Luhut bahkan menyebut agar orang yang mengkritik itu harus bertemu dengannya supaya dijelaskan lebih lanjut terkait dengan keuntungan adanya pemberian subsidi mobil liatrik.
"Jadi kalau siapa yang berkomentar, saya enggak tahu mengenai itu. Ya nanti suruh dia datang ke saya. Biar saya jelasin ke dia bahwa itu tidak benar omongannya," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hanya merespon normatif kritik Anies tersebut. Ia hanya menyebut kalau hampir semua negara memberikan subsidi mobil listrik.
"(Subsidi) mobil listrik hampir semua negara memberikan. Seluruh dunia melakukan hal yang sama," kata Airlangga, Senin (8/5/2023). (*)
