Sudah Tetapkan Status Siaga Darurat Sejak Februari, Tapi Pemprov Riau Kok Masih Kewalahan Atasi Karhutla di Dumai-Bengkalis?
Gubernur Riau Syamsuar saat meninjau karhutla di perbatasan Dumai-Bengkalis, Rabu (26/4/2023). Foto: Facebook Syamsuar
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Kebakaran hutan lahan di wilayah perbatasan Dumai-Bengkalis sejak dua pekan lalu, membuat jajaran pemerintahan di Riau dan stakeholder terkait kelimpungan. Luas lahan yang terbakar dilaporkan sudah mencapai lebih 50 hektare.
Tim gabungan terdiri dari Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD dan masyarakat dikerahkan untuk memadamkan api. Bahkan, bantuan helikopter dari korporasi kehutanan sudah diterjunkan.
Suhu tinggi diduga menjadi pemicu api dengan cepat menyebar. Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal pun sudah memerintahkan menangkap pelaku pembakaran lahan. Karhutla musim ini terjadi bertepatan dengan liburan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, sehingga membuat petugas pemadam kebakaran harus berlebaran di lokasi gambut dan semak yang terbakar.
Karhutla sebenarnya bukan bencana yang baru pertama kali terjadi. Bahkan, peristiwa yang bikin sesak nafas ini sudah menjadi musiman yang berulang.
Padahal, Pemprov Riau awal tahun ini sudah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla. Pada 15 Februari 2022 lalu, Gubernur Riau Syamsuar mengumumkan Status Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan. Ia bahkan mengumpulkan para bupati, wali kota, pejabat TNI, Polri dan kejaksaan dalam seremonial penetapan status tersebut.
"Atas arahan Presiden dan Menko Polhukam, perlu diketahui kami telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla Riau," kata Syamsuar kala itu.
Status Siaga Darurat Karhutla tahun 2023 berlaku selama 9 bulan terhitung 13 Februari hingga 30 November 2023 mendatang. Penetapan status itu setelah adanya dua daerah menetapkan lebih dulu yakni Kota Pekanbaru dan Kabupaten Bengkalis.
"Dengan ditetapkan Status Siaga Darurat Karhutla, maka kita bisa melaksanakan langkah-langkah antisipasi sesuai yang diamanahkan Bapak Presiden dan Menko Polhukam," kata Syamsuar.
Untuk menghadapi karhutla tahun 2023, sedikitnya ada 8 poin arahan Gubernur Riau Syamsuar meliputi:
1. Membentuk dan mengaktifkan posko satgas kebakaran hutan dan lahan tingkat kabupaten kota sampai di tingkat desa.
2. Deteksi dini dan pengecekan lapangan (ground check) titik hotspot serta lakukan penanganan secara cepat dan tepat (quick response). Upayakan pemadaman sedini mungkin agar tak membesar dan meluas.
3. Melakukan patroli rutin, mandiri, terpadu dan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak buka lahan dengan cara membakar.
4. Menyiagakan seluruh sumber daya baik personil, SDM maupun sarana prasarana kebakaran hutan dan lahan seperti mesin pompa pemadam, selang, kendaraan operasional, sekat kanal, embung, menara pemantau api dan memastikan sarana prasarana tersebut berfungsi dengan baik, serta menyiapkan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait (Forkompimda, TNI, Polri, dunia usaha, tokoh masyarakat/adat/agama, akademisi, media massa dan relawan masyarakat peduli api/ MPA).
6. Melaksanakan apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka untuk mengantisipasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
7. Melakukan upaya pembasahan (rewetting) lahan gambut terutama di wilayah rawan Karhutila.
8. Menyiapkan sekat kanal (canal blocking) dan embung air.
Namun, tak sampai dua bulan usai penetapan Status Siaga Darurat Karhutla tersebut, bencana justru muncul. Karhutla terjadi lagi. Sampai-sampai Kapolda dan Gubernur Riau turun ke lapangan meninjau proses pemadaman.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Husaini Hamidi mengatakan, pemerintah harusnya mengedepankan langkah pencegahan ketimbang bertindak setelah kebakaran lahan terjadi. Salah satunya yakni dengan mendampingi masyarakat di musim panas agar tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan.
"Kita berharap pemerintah harus hadir saat ini bagi petani kecil. Umpamanya masyarakat punya lahan empat hektare itu harus dibantu oleh pemerintah untuk men-steking-nya. Supaya masyarakat jangan membakar lahan," kata Husaimi, Rabu (26/4/2023).
Ia menyebut, jika pemerintah menitikberatkan pada upaya penanganan karhutla, maka pembiayaan yang dianggarkan akan sia-sia. Kata dia, lebih tepat jika anggaran yang ada dipakai untuk mengedukasi masyarakat.
"Kalau hanya dana yang kita siapkan untuk pemasaman kebakaran lahan itu, berarti kita masih gagal," kata Husaimi, Rabu (26/04/2023).
Tak hanya itu, ia juga menyebut pernah mengusulkan bantuan stacking lahan sehingga tak perlu dilakukan pembakaran. Pemerintah harus hadir jika ada masyarakat punya lahan dan tidak punya uang untuk mengelola. Kata dia, pemerintah harus mendata dan ikut membantu.
"Pemerintah Riau bantu untuk men-steking agar bisa menanam, sehingga mereka tidak membakar. Rata-rata yang ditahan (polisi) itu masyarakat biasa," kata dia.
Dalam sepekan terakhir di kala momentum Idul Fitri, kebakaran lahan terjad di wilayah perbatasan Dumai-Bengkalis. Diperkirakan sudah 50 hektar luasan lahan yang terbakar.
Upaya pemadaman yang dilakukan terhalang sumber air yang terbatas. Helikopter pun sudah dikerahkan melakukan bom air. Namun, hingga saat ini pemadaman belum tuntas.
Pada sisi lain, Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal memerintahkan untuk segera menangkap pelaku pembakaran lahan tersebut. (CR-01)
